Wabup Rahantoknam Buka Workshop Tata Kelola Program Kesehatan oleh Kemenkes RI dan Universitas Airlangga di Malra
Langgur, Wakil Bupati Maluku Tenggara Charlos Viali Rahantoknam secara resmi membuka kegiatan Workshop Tata Kelola Program Kesehatan yang digelar oleh Kementrian Kesehatan Unit Kerja Biro Perencanaan dan Penganggaran yang bekerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.
Kegiatan ini bertempat di Ballroom Hotel Aurelia Kimson, Selasa (9/6/2026), turut Hadir Kepala Dinas Kesehatan malra, Kepala Bappelitbangda, Tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, 21 kepala Puskesmas dan Direktur RSUD lingkup kabupaten Maluku Tenggara.
Wabup Viali saat membacakan sambutan mewakili Bupati Muhammad Thaher Hanubun menyambut tim Workshop dari Universitas Airlangga di kabupaten Maluku Tenggara.
Wabup juga memberikan apresiasi kepada Kementrian Kesehatan RI yang telah menetapkan Maluku Tenggara sebagai lokus penyusunan Renstra.
Menurutnya penetapan ini selain menguatkan aspek perencanaan strategis dibidang kesehatan, juga merupakan upaya sinkronisasi pada kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yakni RIBK (Rencana Induk Bidang Kesehatan).
Hal ini tentu nantinya diharapkan dapat memberikan keterkaitan yang baik sehingga capaian yang diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Dampak nyata bagi masyarakat bukan dampak nyata bagi puskesmas, atau pustu, tetapi bagi masyarakat. Bapak/ibu sudah berani mengambil tugas tambahan sebagai kepala puskesmas, direktur, Kepala Dinas, saya sebagai wakil bupati, maka kita semua adalah pelayanan masyarakat.”ujar Wabup.
Wabup menambahkan dalam perjalanan pemerintahan ini sejak dilantik 20 November 2025 sudah ditetapkan RPJMD tahun 2025 – 2029 melalui Perda Nomor 5 Tahun 2025 yang dijabarkan kedalam Renstra perangkat daerah.
Substansi perda ini dikatakan menempatkan aspek kesehatan sebagai prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Maluku Tenggara.
Aspek kesehatan tersebut adalah pelayanan dasar dan merupakan faktor determinan yang menentukan masa depan daerah dan bangsa.
Wabup juga mengatakan bahwa pemerintah daerah menyadari capaian program dan prioritas pembangunan dibidang kesehatan sampai saat ini telah memberikan dampak perkembangan dan perubahan yang signifikan.
“Namun beberapa persoalan dasar akan terus dibenahi. Saat kita dilantik saya turun langsung ke kei besar. Ada banyak laporan bahwa banyak obat tidak tersedia,”pungkasnya.
Namun demikian, pada awal tahun 2026, dirinya kembali mengunjungi beberapa desa di kei besar untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan ternyata ada perubahan yang sangat baik.
“Ketersediaan obat selalu ada di puskesmas saat ini. Kita berikan apresiasi kepada Puskesmas, dan pustu yang ada,”tandas Wabup.
Wabup menjelaskan sejumlah persoalan dasar yang masih dihadapi saat ini diantaranya rendahnya akses dan pelayanan kesehatan, tingginya angka stunting walaupun berdasarkan data SIGisi Terpadu, Maluku Tenggara sudah mengalami penurunan 12,7 persen, sedangkan berdasarkan data di BPS masih pada angka 14 persen.
Terbatasnya sarana prasarana kesehatan, tingginya penyakit menular dan tidak menular, serta berbagai persoalan lainnya.
Melalui momen ini, ia mengharapkan dukungan penyelenggara kegiatan agar memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan program dan kegiatan sehingga akselerasi program dan kegiatan kesehatan semakin efektif.
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar