Suara PMKRI Langgur Di Kongres Ruteng, Sejumlah Rekomendasi Khususnya Dukungan RUU Kepulauan Hingga Pemekaran MTR
Oplus_131072
Langgur, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Langgur. Mgr. Yohanes Aerts. MSC menyuarakan sejumlah rekomendasi pada momen pelaksanaan Konferensi Nasional XXXIV dan MPA XXXIII di Ruteng.
Sekretaris Jenderal PMKRI Langgur Radit Ngoranubun selaku perwakilan menyampaikan sejumlah pandangan dan rekomendasi pada agenda Pandangan Umum Cabang di aula MPA, Jumat (24/7/2026).
Dihadapan 88 cabang PMKRI Nasional dan ratusan peserta kegiatan, Radit mengatakan PMKRI Cabang Langgur yang bertempat di Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, sesungguhnya memiliki kekayaan alam, Budaya, dan kearifan lokal, khususnya pada sektor perikanan dan pariwisata.
Namun demikian, kekayaan alam tersebut belum mampu memberikan dampak yang besar terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Tantangan yang harus dihadapi diantaranya :
1.Ketimpangan pembangunan wilayah kepulauan,
Karakter wilayah yang terdiri atas pulau-pulau menyebabkan pembangunan infrastruktur belum merata. Masyarakat di wilayah Kei Besar dan pulau-pulau terluar masih menghadapi keterbatasan akses jalan, transportasi laut, jaringan telekomunikasi, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan publik lainnya.
Selain itu, besarnya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat belum sebanding dengan kebutuhan pembangunan daerah kepulauan yang memiliki biaya pembangunan jauh lebih tinggi dibanding wilayah daratan.
2. Pengelolaan sektor perikanan belum memberikan kesejahteraan optimal,
Perikanan merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat Maluku Tenggara. Namun hingga kini nelayan masih menghadapi berbagai persoalan, antara lain:
keterbatasan infrastruktur pelabuhan dan sarana perikanan; akses modal usaha; teknologi penangkapan;
fasilitas rantai dingin dan penyimpanan hasil tangkapan;
hilirisasi industri perikanan; tata niaga hasil perikanan yang belum berpihak kepada nelayan.
Di sisi lain, kebijakan nasional melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan sebagian besar kewenangan pengelolaan laut berada pada pemerintah pusat.
Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah daerah memiliki ruang yang terbatas dalam mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah maupun sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
3. Potensi pariwisata belum dikelola secara maksimal,
Kepulauan Kei memiliki berbagai destinasi wisata kelas dunia seperti Pantai Ngurbloat, Pulau Bair, Goa Hawang, Pantai Ohoidertawun, Pantai Ngursarnadan, serta kekayaan budaya lokal yang berpijak pada nilai Ain Ni Ain.
Namun pengembangan sektor ini masih menghadapi berbagai kendala, yaitu: keterbatasan infrastruktur pendukung; akses transportasi yang mahal; promosi wisata yang belum optimal; minimnya investasi;
rendahnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi.
Akibatnya, manfaat ekonomi dari sektor pariwisata belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
4. Lapangan kerja generasi muda masih terbatas,
Kesempatan kerja di Maluku Tenggara belum berkembang secara optimal sehingga banyak lulusan perguruan tinggi memilih merantau ke luar daerah.
Padahal generasi muda merupakan modal pembangunan yang sangat penting untuk mengembangkan sektor perikanan, ekonomi kreatif, kewirausahaan, dan pariwisata.
5. Pendidikan dan kualitas SDM,
PMKRI Langgur memandang bahwa peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi prioritas utama agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah kepulauan.
6. Kelestarian lingkungan,
Pengembangan sektor perikanan maupun pariwisata harus dilaksanakan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui perlindungan ekosistem pesisir, terumbu karang, hutan mangrove, serta penghormatan terhadap nilai adat seperti Sasi, yang selama ini menjadi instrumen masyarakat dalam menjaga keseimbangan alam.
Pandangan PMKRI terhadap Pembangunan Nasional Sebagai organisasi kader, PMKRI harus hadir sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat daerah dengan kebijakan nasional.
PMKRI tidak boleh berhenti sebagai organisasi diskusi intelektual semata, tetapi harus menghasilkan kajian ilmiah, advokasi kebijakan, pengabdian kepada masyarakat, dan gerakan sosial yang mampu menjawab persoalan nyata rakyat.
“Kami juga berharap kepemimpinan nasional PMKRI ke depan memberikan perhatian yang lebih besar kepada cabang-cabang di kawasan Indonesia Timur melalui pemerataan kesempatan mengikuti pendidikan kader, pelatihan kepemimpinan, forum akademik, penelitian, dan pengembangan organisasi.”tegas Radit.
Selain itu PMKRI Langgur mendorong agar isu kemaritiman, pembangunan wilayah kepulauan, ekonomi biru (blue economy), hilirisasi sektor perikanan, ketahanan pangan, perubahan iklim, pemberdayaan masyarakat adat, pariwisata berkelanjutan, serta kesejahteraan nelayan menjadi agenda strategis nasional PMKRI dalam beberapa tahun mendatang.
Sikap dan Rekomendasi PMKRI Cabang Langgur.
Berdasarkan kondisi tersebut, PMKRI Cabang Langgur menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:
1. Mendorong DPR RI dan Pemerintah Pusat untuk segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kepulauan sebagai dasar kebijakan afirmatif bagi pembangunan wilayah kepulauan di Indonesia.
2.Mendorong percepatan pembahasan dan penetapan pemekaran Provinsi Maluku Tenggara Raya sebagai salah satu alternatif untuk mempercepat pemerataan pembangunan kawasan kepulauan di Provinsi Maluku.
3.Meminta Pemerintah Pusat memberikan kewenangan dan dukungan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor perikanan melalui penguatan hilirisasi, pembangunan industri pengolahan hasil perikanan, peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan, dan perlindungan terhadap nelayan kecil.
4.Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya jalan penghubung di wilayah Kei Besar, jaringan telekomunikasi, transportasi laut, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik di pulau-pulau terluar.
5. Meminta pemerintah membuka dan menambah konektivitas transportasi udara menuju Maluku Tenggara melalui penambahan maskapai dan rute penerbangan, termasuk mendorong terbentuknya rute strategis Australia – Raja Ampat – Langgur – Labuan Bajo – Denpasar guna memperkuat sektor pariwisata, menurunkan harga tiket, meningkatkan kunjungan wisatawan, serta menggerakkan ekonomi masyarakat.
6. Mendorong pengembangan sektor pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism) yang memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat lokal, UMKM, dan pelaku ekonomi kreatif.
Mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi bagi generasi muda agar mampu menciptakan lapangan kerja baru berbasis potensi lokal.
PMKRI Langgur meyakini bahwa Indonesia yang maju dan berkeadilan hanya dapat diwujudkan apabila pembangunan tidak lagi berpusat pada kota-kota besar, tetapi benar-benar menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan, pesisir, dan daerah terluar.
Maluku Tenggara memiliki seluruh modal untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi maritim Indonesia melalui kekuatan sektor perikanan, pariwisata, pendidikan, ekonomi kreatif, dan budaya lokal.
Namun potensi tersebut hanya akan menjadi kenyataan apabila diiringi keberpihakan kebijakan nasional yang memberikan ruang lebih besar bagi daerah kepulauan untuk berkembang.
“Melalui Kongres ini kami mengajak seluruh kader PMKRI untuk memperkuat solidaritas nasional, meningkatkan kualitas kaderisasi, memperkuat tradisi intelektual organisasi, serta memastikan bahwa setiap sikap perjuangan PMKRI selalu berpihak kepada rakyat, khususnya mereka yang berada di wilayah-wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal Indonesia.”harapnya.
Dari Kepulauan Kei kami percaya bahwa merawat harapan bukan sekadar menjaga optimisme, tetapi menghadirkan keberanian untuk memperjuangkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar