MENU Jumat, 20 Nov 2026
x

Lanal Tual Gagalkan Pengiriman 631 Bonsai Sentigi Ilegal

waktu baca 5 menit
Kamis, 19 Nov 2026 00:55 46 Redaksi

 

 

Tual, Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Tual berhasil menggagalkan upaya pengiriman sebanyak 631 pohon bonsai sentigi yang diduga dilakukan tanpa dilengkapi dokumen resmi dari Kota Tual menuju Surabaya.

Pengungkapan tersebut menjadi perhatian serius karena selain memiliki nilai ekonomi tinggi, peredaran tanaman sentigi juga berkaitan erat dengan aspek legalitas pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian ekosistem pesisir.

Keberhasilan pengungkapan kasus ini disampaikan langsung oleh Komandan Lanal Tual, Kolonel Laut (P) Mochamad Achnaf, CTMP., M.Tr. Opsla., dalam konferensi pers di Markas Komando (Mako) Lanal Tual, Kamis (19/11/2026).

Pengungkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang diterima Unit Intelijen Lanal Tual pada 29 Oktober 2026 mengenai rencana pengiriman bonsai sentigi dalam jumlah besar.

Menindaklanjuti laporan tersebut, personel intelijen Lanal Tual melakukan penyelidikan dan pemantauan di sejumlah pelabuhan umum maupun pelabuhan rakyat yang diduga menjadi jalur distribusi pengiriman.

Sabtu, 7 November 2026, sekitar pukul 18.45 WIT, tim menemukan satu unit kontainer berwarna merah milik PT Tanto dengan nomor seri 3U246718 di area peti kemas Pelabuhan Yos Sudarso, Kota Tual. Kontainer tersebut diketahui telah terisi penuh dengan pohon bonsai sentigi yang dipersiapkan untuk dikirim keluar daerah.

Untuk memastikan legalitas muatan, Lanal Tual kemudian berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Tual guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Pada Minggu, 8 November 2026, sekitar pukul 10.50 WIT, tim gabungan melaksanakan inspeksi terhadap isi kontainer.

Hasil pemeriksaan menemukan sebanyak 631 pohon bonsai sentigi yang telah dipersiapkan untuk pengiriman, namun tidak dilengkapi dokumen resmi sebagaimana dipersyaratkan.

Dalam keterangannya, pihak Lanal Tual menjelaskan bahwa empat orang mengakui sebagai pemilik tanaman tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, seluruh bonsai direncanakan untuk dikirim ke Surabaya.

Penyelidikan juga mengungkap adanya transaksi pembayaran kontainer oleh pihak di Surabaya. Bahkan, uang muka atau down payment (DP) disebut telah diserahkan kepada para pemilik tanaman.

Seluruh barang bukti kemudian dibongkar dan diamankan di Mako Lanal Tual untuk kepentingan proses penanganan perkara.

Perkara Dilimpahkan ke Polres Tual, Sejumlah Instansi Terlibat

Sebagai tindak lanjut, pada Senin, 9 November 2026, Lanal Tual menggelar rapat gelar perkara bersama sejumlah instansi terkait.

Pertemuan tersebut melibatkan Polres Tual, Kejaksaan Tual, BKSDA Tual, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kota Tual, pihak Karantina, serta Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Tual.

Pembahasan difokuskan pada identifikasi dugaan pelanggaran hukum, penerapan ketentuan pidana, rencana pelimpahan barang bukti, serta penentuan kewenangan penyidikan.

Selanjutnya, perkara dilimpahkan kepada Polres Tual untuk proses penyidikan lebih lanjut dengan melibatkan koordinasi bersama penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dari instansi yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam gelar perkara tersebut, terdapat dua ketentuan hukum yang menjadi perhatian untuk mendalami dugaan pelanggaran.

Pertama, dugaan pelanggaran ketentuan karantina tumbuhan.

Pasal 88 ayat (1) huruf a juncto Pasal 35 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menjadi salah satu ketentuan yang dipertimbangkan terkait dugaan pengiriman tanpa dokumen karantina yang dipersyaratkan.

Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar.

Kedua, dugaan pelanggaran ketentuan peredaran hasil hutan.

Pasal 83 ayat (1) juncto Pasal 12 huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan turut menjadi perhatian dalam pendalaman perkara.

Ketentuan tersebut berkaitan dengan dugaan pengangkutan atau penguasaan hasil hutan tanpa dokumen yang dipersyaratkan, dengan ancaman pidana penjara satu hingga lima tahun dan denda Rp500 juta sampai Rp2,5 miliar.

Penerapan pasal-pasal tersebut tetap harus didasarkan pada hasil penyidikan, pembuktian unsur tindak pidana, serta kewenangan aparat penegak hukum.

Nilai Ekonomi Mencapai Miliaran Rupiah

Selain aspek hukum, jumlah bonsai sentigi yang diamankan juga memperlihatkan besarnya potensi nilai ekonomi komoditas tersebut.

Berdasarkan estimasi yang disampaikan pihak Lanal Tual, harga bonsai sentigi di pasar domestik diperkirakan paling rendah Rp.3.000.000 per pohon.

Dengan jumlah 631 pohon, total nilai ekonominya diperkirakan mencapai: 631 pohon × Rp3 juta = Rp1,893 miliar.

Sementara itu, berdasarkan simulasi harga terendah sekitar US$500 per pohon untuk pasar luar negeri, dengan asumsi kurs Rp18.000 per dolar AS, nilai keseluruhannya diperkirakan mencapai Rp5,679 miliar.

Angka tersebut merupakan estimasi berdasarkan acuan harga yang disampaikan dalam konferensi pers, bukan nilai transaksi yang telah dibuktikan ataupun hasil penilaian resmi seluruh barang bukti.

Besarnya nilai ekonomi ini memperlihatkan bahwa komoditas tanaman lokal berpotensi menjadi objek perdagangan bernilai tinggi. Namun, nilai ekonomi tersebut tidak boleh mengabaikan ketentuan perizinan dan keberlanjutan lingkungan.

Kuota Sentigi Maluku 2026 Disebut Telah Habis

Dalam penjelasan Lanal Tual, pohon sentigi memang tidak lagi termasuk kategori tumbuhan yang dilindungi secara penuh, tetapi pemanfaatan dan peredarannya tetap dibatasi melalui ketentuan serta mekanisme kuota dan perizinan.

Berdasarkan informasi BKSDA yang disampaikan dalam konferensi pers, kuota peredaran sentigi untuk Provinsi Maluku pada tahun 2026 hanya sebanyak 500 pohon dan disebut telah habis.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan penting mengapa izin peredaran untuk pengiriman tanaman yang diamankan tidak dapat diterbitkan.

Artinya, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut dokumen pengiriman, tetapi juga berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui batas yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, sentigi merupakan tanaman yang tumbuh di kawasan pesisir, termasuk pada lingkungan berbatu karang dan pulau-pulau kecil. Pengambilan secara tidak terkendali berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir serta merusak habitat alaminya.

Karena itu, pengawasan terhadap pengambilan, pengumpulan, pengangkutan, dan perdagangan tanaman tersebut perlu dilakukan secara konsisten.

Lanal Tual Apresiasi Informasi Masyarakat

Menutup keterangannya, Lanal Tual mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan setiap dugaan pelanggaran hukum kepada aparat berwenang maupun instansi terkait di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara.

Partisipasi masyarakat dinilai memiliki peran penting dalam membantu aparat mendeteksi serta mencegah aktivitas ilegal yang berpotensi merugikan negara dan merusak lingkungan.

Keberhasilan menggagalkan pengiriman 631 pohon bonsai sentigi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kekayaan alam Kepulauan Kei bukan sekadar komoditas perdagangan, melainkan warisan lingkungan yang harus dijaga keberlanjutannya.

Kini, perhatian publik tertuju pada proses penyidikan selanjutnya. Aparat diharapkan mampu mengungkap secara menyeluruh asal-usul tanaman, pihak yang mengatur pengiriman, penerima di Surabaya, legalitas transaksi, serta kemungkinan adanya jaringan perdagangan yang lebih luas.

Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti agar seluruh pihak yang terbukti melanggar dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA