
(Yohanis Bosko Rahawarin saat memimpin Sidang Paripurna)
Langgur, DPRD Kabupaten maluku Tenggara mengelar Sidang Paripurna dalam rangka menetapkan 19 Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2027.
Sidang paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I Yohanis Bosko Rahawarin, bersama Ketua DPRD Stepanus Layanan, Wakil Ketua Antonius Renyaan, serta 16 Anggota DPRD Lainnya. Turut hadir Plt. Sekda didampingi sejumlah pimpinan OPD. Selasa (17/11/2026).
Yohanis saat memimpin sidang mengatakan Pembentukan Peraturan Daerah bukan semata-mata kegiatan administratif untuk menghasilkan sejumlah produk hukum daerah.
Lebih dari itu peraturan daerah merupakan instrumen hukum yang memiliki fungsi strategis dalam menyelenggarakan otonom daerah, memberikan perlindungan kepada masyarakat, mengoptimalkan potensi daerah, serta memastikan setiap kebijakan pemerintah memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bosko mengatakan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan 239 ayat 2 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Propemperda merupakan dokumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara bersama oleh DPRD dan Pemerintah daerah untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas.
“Propemperda bukan hanya dasar perencanaan peraturan daerah yang akan dibahas tetapi harus mencerminkan kebutuhan regulasi daerah, arah pembangunan, pelaksanaan kewenangan pemerintahan serta aspirasi masyarakat.”tegas Bosko
DPRD dalam menjalankan fungsi pembentukan Peraturan Daerah melalui Bappenperda telah melakukan pembahasan secara, cermat, kritis dan konstruktif bersama pemerintah daerah.
Politisi Partai Amanat Nasional itu juga menjelaskan pembahasan tersebut untuk memastikan tahapan urgensi dan skala prioritas dari usulan rancangan peraturan daerah pemerintah daerah maupun usulan DPRD yang akan ditetapkan menjadi Propemperda.
Sidang dilanjutkan dengan penyampaian langsung oleh Ketua Bappenperda DPRD Malra Ridwan H. Umachina.
Bosko melanjutkan Kebijakan Propemperda tahun 2027, DPRD memandang bahwa setiap rancangan peraturan daerah yang ditetapkan harus memiliki keterkaitan yang kuat dengan kebutuhan pembangunan, dan karakteristik wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.
DPRD mengharapkan Propemperda tahun 2027 memberikan perhatian terhadap beberapa bidang prioritas, diantaranya,
1. Penyelenggaran pemerintahan dan kelembagaan daerah
2. Peningkatan pendapatan asli daerah dan penguatan ekonomi daerah
3. Penguatan sektor kelautan, perikanan dan pariwisata
4. Perlindungan masyarakat hukum adat dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal
5. Peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan
6. Perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam
Setelah Propemperda 2027 ditetapkan, pekerjaan selanjutnya yaitu memastikan seluruh rancangan peraturan daerah yang telah masuk dapat dipersiapkan, dibahas dan diselesaikan sesuai mekanisme.
Ia juga meminta setelah penetapan propemperda 2027 selesai maka pemerintah daerah harus segera melakukan persiapan terencana termasuk penunjukan perangkat daerah dalam pembahasan, pembentukan tim penyusunan, penyediaan angaran penyusunan serta penyelesaian dokumen pendukung.
Tidak ada komentar