Respon Positif Pemerintah Daerah Terhadap Sejumlah Catatan Oleh DPRD Malra

Langur, Bupati maluku Tenggara memberikan tanggapan positif terhadap sejumlah catatan yang diberikan oleh Fraksi-Fraksi di DPRD terhadap Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun angaran 2025.

Baca Juga

2 hari  lalu

Rapat Diskors, Renjaan Harap Partisipasi Aktif Pimpinan OPD

66 Redaksi

Penjelasan ini disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara Charlos Viali Rahantoknam saat membacakan sambutan Bupati Muhammad Thaher Hanubun dalam rapat Paripurna DPRD, Rabu (15/7/2026).

Dalam sambutan tersebut, Wabup mengatakan bahwasannya terhadap beberapa catatan kritis seperti pengendalian SiLPA, penyelesaian piutang daerah, penataan aset dan serah terima hasil pekerjaan, efisiensi belanja operasional, pemerataan pelayanan dasar, hingga tindak lanjut rekomendasi BPK, akan dijadikan agenda pembenahan yang terukur pada perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan APBD di waktu mendatang.

Mengenai infrastruktur pelayanan publik, dijelaskan bahwa Pembangunan Infrastruktur dan pelayanan publik menjadi fokus pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara.

Baca Juga

2 hari  lalu

Banggar DPRD dan TAPD Malra Gelar Rapat Lanjutan Pertanggungjawab APBD 2025

64 Redaksi

“Infrastruktur kewilayahan dan pelayanan publik menjadi faktor dominan pertumbuhan berkualitas untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terlebih di Pulau Kei Besar. “terang Wabup.

Dikatakan salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah pengusulan DAK Bidang Jalan untuk Tahun 2027 seluruhnya diarahkan ke Pulau Kei Besar, demikian juga usulan Inpres Bidang Jalan yang seluruhnya diarahkan ke Pulau Kei Besar.

Kedua, mengenai fokus anggaran pada pendidikan dan kesehatan.

Bahwasannya, Pemerintah Daerah berkomitmen memenuhi belanja wajib fungsi pendidikan sekurang–kurangnya 20 persen dari belanja daerah sesuai amanat Perundang–undangan. Termasuk penggunaan Dana Transfer DAU Bidang Pendidikan yang dioptimalkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Di bidang kesehatan, pemerintah daerah telah menempatkan kesehatan sebagai prioritas dengan fokus peningkatan mutu pelayanan. Pelayanan kesehatan berkualitas adalah fondasi pembangunan manusia Maluku Tenggara.

“Untuk itu, dari sisi manajemen dan tata Kelola, terus dioptimalkan, baik dari sisi sarana-prasarana, sistem pelayanan, SDM Kesehatan, hingga pelayanan obat dan perbekalan.”imbuhnya.

Ketiga, mengenai realisasi Pendapatan Asli Daerah yang belum
mencapai target. Hal ini masih menjadi permasalahan yang bersifat
struktural, beberapa poin penting yang perlu sama–sama Kita perhatikan antara lain,

Penetapan target pendapatan yang lebih rasional. Target PAD
ditetapkan kerap kali belum sejalan dengan potensi riil;

Tingkat kepatuhan wajib pajak dan retribusi yang belum optimal,
serta Perlunya optimalisasi penagihan untuk mencegah dan menutupi
kebocoran.

Pemerintah Daerah menjawabnya dengan pemutakhiran basis data
potensi, penetapan target yang lebih rasional, intensifikasi penagihan,
ekstensifikasi objek pajak dan retribusi baru, serta percepatan
digitalisasi pemungutan.

Keempat, mengenai esensi opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Opini WTP sebagai pernyataan kewajaran atas penyajian laporan
keuangan memang bukan satu–satunya jaminan kualitas kinerja pembangunan.

Pemerintah Daerah menempatkan WTP sebagai standar kepatuhan minimum yang wajib dijaga, dan pada saat yang sama terus berupaya agar akuntabilitas tersebut berjalan seiring dengan peningkatan kualitas belanja dan pelayanan publik yang dirasakan masyarakat.

Terhadap pandangan umum fraksi yang disampaikan pada Paripurna Penampaian Nota Pengantar Ranperda, secara rinci disampaikan secara tertulis.

“Penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada hari ini bukanlah akhir, melainkan pijakan untuk melangkah ke depan. Di hadapan kita terbentang agenda pembangunan daerah yang menuntut kerja keras dan dukungan kita bersama,”tambahnya.

Adapun penguatan ekonomi masyarakat berbasis sektor unggulan daerah, pemerataan infrastruktur dasar hingga ke ohoi–ohoi dan pulau-pulau terluar, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, serta reformasi tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah.

“Untuk itu, Saya berharap dukungan dan partisipasi penuh Dewan
yang terhormat. Melalui fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, agar seluruh agenda tersebut dapat
kita wujudkan.”ungkap Wabup.

Ditegaskan bahwa Kritik yang tajam, pengawasan yang ketat, dan masukan yang membangun dari Dewan adalah energi bagi Pemerintah Daerah untuk
bekerja lebih baik.

“Mari kita rawat kemitraan sejajar ini dengan saling percaya dan saling menguatkan, karena masyarakat Maluku Tenggara menitipkan harapannya kepada kita bersama.”tutupnya.