Rapat Banggar dan TAPD Berakhir, 6 Fraksi Terima RAPBD Pertanggungjawaban Malra Tahun 2025

Langgur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Maluku Tenggara kembali melanjutkan pembahasan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025 akhirnya selesai dengan disampaikannya Pandangan akhir Fraksi.

Baca Juga

1 hari  lalu

104 Mahasiswa RPL Maluku Tenggara di Unpatti Resmi Dikukuhkan

58 Redaksi

Rapat Banggar bersama TAPD Maluku Tenggara yang berlangsung di Ruang Komisi III, Selasa (14/7/2026), akhirnya secara resmi ditutup oleh Antonius Renjaan selaku pimpinan Rapat.

Adapun 6 Fraksi di DPRD Kabupaten Maluku Tenggara melalui ketua fraksi dan juru bicara fraksi menyampaikan pandangan akhir fraksi untuk menerima atau menolak terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2025.

Fraksi PDI-Perjuangan – Hanura – PKN melalui juru bicara Demianus Ubro menyampaikan pandangan akhir fraksi yang menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan dengan menyertakan 18 Poin catatan.

Baca Juga

2 hari  lalu

Pemkab Malra Launching Aplikasi MTH Smart, Inovasi Digital Permudah Guru Di Daerah Kepulauan

53 Redaksi

Fraksi PAN melalui juru bicara Fredigandus Kaanubun menyampaikan menerima dengan menyertakan 2 poin catatan.

Fraksi Maluku Tenggara Maju ( Golkar – PSI) melalui juru bicara Josua Renmaur turut serta menyatakan menerima dengan memberikan 7 poin catatan

Fraksi Nasdem melalui ketua fraksi Paskalina Elmas menyampaikan menerima dengan menyertakan 2 poin catatan.

Fraksi Gerindra – PKB melalui juru bicara Cristo Beruat menyampaikan menerima dengan menyertakan 5 Poin Catatan.

Sedangkan Fraksi Perindo – PKS melalui Juru Bicara Ridwan H. Umachina menyatakan menerima tanpa catatan.

Sejumlah catatan yang disampaikan oleh tiap fraksi, terdapat sejumlah poin catatan yang sama seperti rekomendasi agar pemerintah daerah dapat memperhatikan tentang pembayaran tunjangan Badan Saniri Ohoi (BSO).

Menegaskan agar pemerintah daerah dapat memberikan perhatian yang baik kepada ohoi yang menjadi sumber air minum untuk PDAM, diantaranya Ohoi Evu, Ohoi Ngilngof, dan Ohoi Rahareng Atas.

Setelah menyampaikan pandangan akhir fraksi, Pimpinan Rapat Antonius Renjaan menutup rapat tersebut dan akan dilanjutkan pada sidang Paripurna nanti.