Kemenkes RI Gandeng Universitas Airlangga Laksanakan Workshop Tata Kelola Program Kesehatan Di Maluku Tenggara
(Ketua Tim Workshop Fakultas Kesehatan kemasyarakatan Universitas Airlangga Dr. Setya Haksama.drg.M.Kes. foto :Diskominfo Malra)
Langur, Dalam rangka meningkatkan kapasitas petugas perencana daerah dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2027, Unit Kerja Biro Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bekerja sama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga melaksanakan kegiatan Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan Tahun 2026 di Kabupaten Maluku Tenggara.
Kegiatan workshop dilaksanakan bertempat di Aula Ballroom Hotel Aurelia Kimson, Selasa (9/6/2026), dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Maluku Tenggara Charlos Viali Rahantoknam, didampingi kepala Dinas Maluku Tenggara, kepala Bappelitbangda, sejumlah Kepala Puskesmas dan Direktur RSUD Lingkup Kabupaten Maluku Tenggara.
Ketua Tim Workshop Dr. Setya Haksama.drg.M.Kes dalam sambutannya menjelaskan kegiatan ini dilaksanakan pada 6 daerah lainnya selain Maluku Tenggara.
Latar belakang workshop tersebut yakni pembangunan kesehatan merupakan upaya bersama seluruh elemen bangsa untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan ke kemampuan masyarakat dalam berperilaku hidup sehat guna mencapai derajat kesehatan yang optimal.
Derajat kesehatan yang baik menjadi fondasi penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN IMN 2025-2029, pembangunan kesehatan difokuskan pada penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), prevalensi stunting, serta insidensi Tuberkulosis (TBC).
Namun demikian, capaian indikator tersebut masih belum optimal.
Prevalensi stunting masih berada di atas target nasional, sementara insidensi TBC menunjukkan tren peningkatan dan menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan beban kasus tertinggi di dunia.
Kendati telah menunjukkan tren penurunan, AKI tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan kesehatan nasional, dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tahun 2030.
dikatakan tantangan pembangunan kesehatan semakin kompleks akibat dinamika global seperti perubahan iklim, globalisasi, dan krisis multidimensi yang berdampak pada pola penyakit dan ketahanan sistem kesehatan.
Di tingkat nasional, permasalahan ditandai oleh disparitas status kesehatan antarwilayah, belum optimalnya pelaksanaan desentralisasi, serta keterbatasan dan ketimpangan distribusi sumber daya manusia dan fasilitas kesehatan.
Kondisi ini semakin terasa di daerah kepulauan seperti Kabupaten Maluku Tenggara, yang menghadapi kendala geografis, keterbatasan tenaga kesehatan, serta sarana dan prasarana yang belum memadai.
Capaian indikator kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara periode 2020-2024 menunjukkan masih adanya berbagai permasalahan.
Penggunaan obat rasional masih rendah, implementasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) belum optimal, serta beberapa indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) seperti pelayanan usia produktif, TBC, hipertensi, dan HIV masih berada pada kategori kurang ig baik.
Di sisi lain, permasalahan gizi seperti stunting serta beban penyakit menular tetap menjadi isu strategis yang memerlukan penanganan berkelanjutan.
Keterbatasan sumber daya kesehatan, baik dari sisi jumlah maupun distribusi tenaga, serta kondisi fasilitas layanan yang belum memadai, turut menghambat pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan.
Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan sistem pelayanan kesehatan yang adaptif dan berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perbaikan infrastruktur kesehatan.
“Terkait dengan berbagai masalah tersebut, diperlukan penyusunan suatu Perencanaan yang baik terutama Perencanaan Kerja yang dapat digunakan sebagai dasar panduan Penyusunan target, dan program sehingga pelaksanaan kegiatan dapat lebih efektif, tepat sasaran, terukur, dapat dijangkau yang sesuai dengan ketersediaan SDM, anggaran, dan sarana prasarana pendukung.”Terang Dr. Setya.
Selain itu, dikatakan perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi perlu diperkuat agar lebih berbasis data dan terintegrasi lintas sektor.
Dengan langkah tersebut, diharapkan pembangunan kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara dapat lebih efektif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan kesehatan nasional.
Ia juga menjelaskan tujuan workshop ini adalah Mengkonfirmasi masalah yang ditemukan, serta menggali masalah dari Organisasi Perangkat Daerah serta mendapatkan data profil perangkat daerah, dan Meningkatkan kompetensi tim perencana program Dinas Kesehatan dalam menyusun Rencana Kerja secara komprehensif, berdasar evidence based, dan terintegrasi
Target melaksanakan kegiatan workshop melibatkan Dinas Kesehatan dan OPD di lingkungan Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan akan berlangsung selama tiga hari kedepan.
Adapun Output yang diharapkan yakni Data situasi dan masalah tata kelola program kesehatan serta data pendukung lainnya yang tervalidasi, Tersusunnya rancangan awal Rencana Kerja Dinas Kesehatan secara komprehensif, berbasis evidence based, dan terintegrasi
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar