
Langgur – Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Dinas Pendidikan bekerja sama dengan PT Erlangga menggelar Pelatihan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) bagi Kepala Sekolah, Bendahara dan Operator se-Kabupaten Maluku Tenggara.
Kegiatan bertempat di Aula Kantor Bupati, dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Maluku Tenggara Charlos Viali Rahantoknam, didampingi Plt. Kepala Dinas Pendidikan Bin Raudhah Arif Hanubun, Pimpinan PT Erlangga, serta sejumlah pimpinan OPD Lingkup Kabupaten Maluku Tenggara, Senin (6/7/2026).

Pelaksanaan kegiatan diikuti oleh kepala sekolah, serta bendahara sekolah dar Tingkat SD-SMP se-kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan akan berlangsung selama 3 hari kedepan.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Bin Raudah Arif Hanubun dalam sambutanya menyampaikan sejumlah perihal seperti menekankan bahwa kegiatan ini sangat strategis untuk memperbaiki catatan-catatan penting terkait pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS tahun 2025 yang masih menyisakan PR.
Raudhah menegaskan alasan pelaksanaan kegiatan tersebut dalam rangka memperbaiki pengelolaan Dana BOS yang dinilai masih terdapat banyak permasalahan.
“Kenapa harus ada pelatihan lagi padahal Juknis sudah ada? Karena kita masih lihat banyak masalah. Sampai ada Kepsek, Bendahara, Operator yang ditelepon, dimarahi, sampai dimohon untuk segera memasukkan laporan. Hari ini kita buat kegiatan ini dalam rangka itu,” terang Kadis.
Tidak lupa Raudhah memberikan apresiasi kepada Wakil Bupati Charlos Viani Rahantoknam, narasumber dari Inspektorat Pak Anis, dan Tim PT Erlangga Pak Muhidin yang hadir mendampingi.
Dirinya juga memperkenalkan jargon baru bagi Kepala Sekolah Penggerak yaitu : KSP HEBAT MTH
H = Edukatif,
E= Berkarakter,
B = Adaptif,
A = Tangguh,
T= Hebat untuk Maluku Tenggara.
Raudhah juga menegaskan agar pihak sekolah dapat memanfaatkan Dana BOS dengan Baik.
“Negara sudah kasih anggaran besar dan konsisten setiap tahun. Sekolah tidak kena efisiensi. Tolong dimanfaatkan dan dikelola dengan baik untuk kebutuhan peserta didik dan operasional sekolah.”tegas Raudhah.
Ia juga menegaskan agar Perencanaan Berbasis Data yang mana perencanaan di ARKAS harus berbasis Raport Pendidikan.
“Jangan lagi buat perencanaan “tiba masa tiba akal”pungkas Raudhah.
Tegaskan Transparansi & Akuntabilitas
Plt Kepala Dinas Pendidikan juga menjelaskan Tahap 2 pencairan BOS oleh Dinas tidak lagi mensyaratkan rekomendasi. Yang dipakai adalah SP3B – Surat Pengesahan Pendapatan Belanja dan Pembiayaan.
“Bawa laporan ke bidang. Kalau sudah sesuai, baru SP3B keluar. Ini untuk memastikan setiap rupiah dana BOS dipertanggungjawabkan sesuai ARKAS.”terang Raudhah.
Raudhah mengatakan terdapat 2 masalah besar tahun pada tahun 2025, yakni Keterlambatan belanja buku 10% sesuai Permendiknas sehingga berdampak pada pencatatan aset, dan Keterlambatan laporan pertanggungjawaban BOS di banyak sekolah.
Program Lanjutan
Selain kegiatan pelatihan pengelolaan dana BOS dan ARKAS, Dinas Pendidikan juga akan menggelar Bimtek untuk SMP, PAUD, Sekolah Penerima Afirmasi, TOT Vaskus, dan pembentukan Kelompok Belajar Guru.
Pemkab instruksikan alokasi 10% dana BOS untuk mendukung Hari Belajar Guru.
Kadis Pendidikan juga menyoroti data SPM Pendidikan Malra 2025 yang masih “Belum Tuntas” di angka 58.21. Beberapa catatan: kualifikasi guru TK baru 16% S1/D4 dan angka putus sekolah masih sekitar 4.000 anak.
“Tanggung jawab kita besar. Jangan bosan kalau dipanggil. Mari berbenah, terus belajar. Keluar dari pelatihan ini harus bawa pulang komitmen dan hasil yang bisa diimplementasikan di sekolah,” tutupnya.
Tidak ada komentar