Bin Raudha Arif Hanubun Resmi Dilantik Kadis Disdikbud Malra, Bupati Titip Pesan Tingkatkan SDM
(Bupati Muhammad Thaher Hanubun saat memberikan selamat kepada Kepala Disdikbud Bin Raudha Arif Hanubun)
Langgur, Bin Raudha Arif Hanubun akhirnya secara resmi dilantik oleh Bupati Maluku Tenggara sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara definitif.
Pelantikan tersebut dilaksanakan secara langsung oleh Bupati Muhammad Thaher Hanubun bertempat di Aula Kantor Bupati, Kamis (8/10/2026).
Pada momen tersebut, Bupati melantik 10 Pimpinan OPD dan 1 Sekretaris Dewan DPRD Malra, salah satunya Bin Raudha Arif Hanubun yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Malra.
Raudha dipercayakan oleh Bupati sebagai Plt. Kadis sejak bulan November 2025.
Sejak menjabat, Sosoknya memberikan banyak perubahan pada sistem pelayanan administrasi di lingkungan dinas pendidikan. Berbagai terobosan turut diwujudnyatakan diantaranya pelaksanaan Festival Peringatan Hari Pendidikan Nasional, Launching Aplikasi Pelayanan untuk tenaga Pendidik MTH-Smart.
Dirinya bahkan kerap kali turun langsung mengunjungi sekolah-sekolah yang berada di seputaran Kei Kecil, hingga ke Kepulauan Kei Besar.
Bupati Hanubun setelah melakukan pelantikan, menegaskan dalam sambutannya agar Kepala Dinas Pendidikan harus memahami bahwa ukuran keberhasilan pendidikan bukan pada banyaknya kegiatan, tetapi meningkatnya mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia.
Bupati juga berpesan kepada setiap OPD agar Tidak boleh ada ego OPD.
“Saya ingin menyampaikan ini dengan sangat tegas. Jangan ada ego sektoral di Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.”tegas Bupati
Menurutnya Dinas Perikanan tidak bisa berjalan sendiri. Perikanan berhubungan dengan Perindagnaker, Bapenda, PMD, Perhubungan, Pariwisata, bahkan pendidikan.
Pariwisata tidak bisa berdiri sendiri tanpa infrastruktur, ekonomi masyarakat, kebersihan, kebudayaan, pemuda, UMKM dan promosi.
Pendidikan tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan perencanaan, keuangan, BKPSDM, kesehatan dan pemerintah Ohoi.
Demikian pula OPD lainnya.
Masalah pembangunan tidak mengenal batas dinas. Karena itu Bupati berpesan agar penyelesaiannya juga tidak boleh dibatasi oleh ego dinas.
“Tolak ukur yang saya pakai itu sederhana, yaitu integritas, kompetensi, kemampuan manajemen dan hasil kerja.”ujarnya.
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar