Gubernur Maluku Harap Kerjasama TCG RI – RRT Berikan Dampak Untuk Masyarakat di daerah
TUAL – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M., menekankan agar pemanfaatan sumber daya laut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat daerah.
Hal ini disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan pada momen Launching kerja sama perikanan tangkap melalui skema Technical Cooperation Guidelines (TCG) oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI dan Republik Rakyat Tionghoa (RRT) di pelabuhan PT. SIS, Kota Tual, Kamis (24/9/2026).
Launching kerja sama perikanan tangkap melalui skema Technical Cooperation Guidelines (TCG) ditandai dengan penekanan tombol sirene dan pelepasan kapal-kapal yang akan menjalankan kegiatan penangkapan ikan.
Kerja sama RI–RRT tersebut telah melalui proses sejak 2021. Kedua negara kemudian menandatangani Implementing Arrangement pada 6 September 2023 dan Technical Cooperation Guidelines pada 9 November 2024 di Beijing.
Sebanyak 33 kapal yang telah memiliki SIPI berasal dari empat perusahaan, yakni PT Sumber Makmur Raya Fisheries sebanyak 10 kapal, PT Insani Nantong Fisheries 5 kapal, PT Avona Jaya Samudra 12 kapal, dan PT Avona Bahari Perkasa 6 kapal.
Seluruh kapal tersebut berbendera Indonesia, berukuran 200–400 GT dan menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan berupa jaring hela udang berkantong.
Gubernur Hendrik saat memberikan sambutan mengatakan dengan sekitar 91,71 persen wilayah Maluku berupa laut, sektor kelautan dan perikanan memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat.
Karena itu, aktivitas penangkapan ikan perlu diikuti penguatan rantai nilai melalui pendaratan hasil tangkapan, pengolahan, fasilitas perikanan, keterlibatan nelayan lokal, UMKM, koperasi dan pelaku usaha daerah.
“Dengan luas wilayah laut sekitar 91,71 persen, sektor kelautan dan perikanan merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat Maluku,” ujarnya.
Penguatan industri di darat juga dinilai dapat menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas melalui jasa kepelabuhanan, transportasi, perdagangan dan penyerapan tenaga kerja.
RRT Tekankan Teknologi dan Tenaga Kerja Lokal
Minister Counsellor Kedutaan Besar RRT untuk Indonesia, Li Hongwei, yang mewakili Duta Besar RRT, mengatakan kerja sama Indonesia–Tiongkok diarahkan pada pengembangan perikanan yang aman, stabil, hijau dan berkelanjutan.
Menurut Li, perusahaan Tiongkok bersama mitra Indonesia juga akan mengembangkan fasilitas pendukung, antara lain rantai dingin, pelabuhan dan pengolahan hasil perikanan.
Kerja sama tersebut mencakup pertukaran teknologi, pelatihan, pengawasan, pengelolaan data serta peningkatan keterampilan tenaga kerja. Li juga mendorong perusahaan yang terlibat mematuhi hukum Indonesia dan ketentuan TCG serta meningkatkan penggunaan tenaga kerja lokal.
Dari Perikanan ke Ekonomi Maritim
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan potensi perikanan Tual, Maluku Tenggara hingga kawasan Arafura perlu dikembangkan menjadi ekosistem ekonomi yang menghubungkan sumber daya laut dengan kegiatan industri di darat.
TCG, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan penangkapan ikan, tetapi juga dapat menjadi bagian dari pengembangan ekonomi biru, termasuk budidaya laut, rumput laut, konservasi dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir.
Pemerintah juga mengembangkan program Kampung Nelayan Merah Putih. Di Maluku, program tersebut direncanakan mencakup 79 lokasi, termasuk dua lokasi awal di Laitpitaw dan Wailihang, Kabupaten Buru.
Bagi Pemerintah Kota Tual, momentum kerja sama perikanan Indonesia–RRT sekaligus menjadi ruang untuk mendorong agenda hilirisasi yang lebih luas. Industri garam menjadi salah satu usulan konkret yang disampaikan kepada pemerintah pusat agar potensi maritim Tual dapat berkembang menjadi kegiatan produksi yang memberikan nilai tambah sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan garam konsumsi di Maluku.
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar