Dirjen Tata Ruang RI Sambangi Malra, Laksanakan RDTR Kawasan Perbatasan Negara

(Peserta Kegiatan RDTR Dirjen Tata Ruang RI di Aula Kantor Bupati Malra)

Langgur, Kementrian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Tata Ruang menggelar kegiatan Penyusunan Materi Teknis dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) Langgur.

Kegiatan dilaksanakan bertempat di Aula Kantor Bupati , Selasa (10/11/2026), dihadiri langsung Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun.

Baca Juga

1 hari  lalu

Bupati Hanubun Lantik 6 Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kabupaten Maluku Tenggara

132 Redaksi

Kegiatan juga dilaksanakan secara Via-Zoom dan dipandu langsung oleh Direktur Tata Ruang Nuki Harniati.

Dalam momen tersebut, Direktur Tata Ruang Nuki Harniati menyampaikan apresiasi atas dukungan pelaksanaan rencana penyusunan tata ruang hari ini.

Dijelaskan berbicara kawasan perbatasan negara, adalah kawasan yang sangat strategis dari segi lokasi karena merupakan beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan pusat pertumbuhan.

Baca Juga

1 hari  lalu

Bupati Hanubun Resmi Lantik Titus Betaubun Sebagai Kepala DPPKB Malra

62 Redaksi

“Kawasan perbatasan memiliki nilai strategis Indonesia. Wilayah perbatasan bukan hanya daerah terluar negara tetapi beranda yang mencerminkan kedaulatan, identitas, sekaligus wajah pembangunan negara di hadapan negara tetangga.”terang Harniati.

Pembangunan dan perencanaan kawasan perbatasan menurutnya harus dipandang melalui berbagai dimensi seperti Aspek Security atau Keamanan, Aspek Prosperity atau upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi yang ada.

Selanjutnya aspek sustability atau keberlanjutan harus dipastikan bahwa kawasan perbatasan harus tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, ekosistem serta karakteristik budaya setempat.

“Ketiga aspek ini harus diterjemahkan secara kongkrit melalui kebijakan pembangunan dan tata ruang,”tegasnya.

Penyusunan rencana kawasan perbatasan Langgur dikatakan sesuai Perpres Nomor 33 Tahun 2015 tentang rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di Provinsi Maluku, Kawasan Tual – Langgur ditetapkan sebagai pusat pelayanan.

“Ini Bukan hanya sebagai kawasan perbatasan tetapi pelayanan bagi masyarakat disekitarnya dan berperan sebagai penopang pengembangan ekonomi lokal dan mendukung pelayanan pertahanan dan layanan keamanan di wilayah perbatasan,”imbuh Hariniati.

Ia juga mengatakan penyusunan RDTR ini merupakan sebuah amanat penting dalam melaksanakan kebijakan penataan ruang nasional.

Diharapkan dokumen RDTR tidak boleh berhenti hanya sampai pada dokumen perencanaan atau peta, tetapi harus menjadi dokumen yang memberikan kepastian pemanfaatan ruang khususnya di Langur dan kegiatan investasi, ekonomi lainnya.