
Langgur, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Maluku Tenggara telah memasuki hari ke-5 melaksanakan pembahasan LKPJ Tahun anggaran 2025 bersama sejumlah OPD, Pansus membahas program dan capaian OPD mengatasi angka pengangguran dan kemiskinan di daerah.
Pelaksanaan rapat diruang Komisi II, Selasa (14/4/2026). Dipimpin Ketua Komisi Rosmitha Indah Lestari, didampingi Wakil Ketua Benedictus Fadly Renjaan, anggota pandus Paskalina Elmas, Demianus Ubro, Fredigandus Kaanubun, Ateng Ruban, Irenius Omaratan, dan Agung Renwarin.
Ketua Komisi Rosmitha saat wawancara menjelaskan pelaksanaan pembahasan hari ini dilakukan dengan menggunakan indikator Tingkat Kemiskinan sebagai tematik bersama beberapa OPD diantaranya, Dinas Sosial, Dinas PMD, Pertanian, Bagian Kesra.
Rapat dilanjutkan bersama BKPSDM bagian Organisasi, Hukum.
Sedangkan rapat dilanjutkan untuk membahas Kemiskinan dan Pengangguran dengan beberapa OPD lain yaitu Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perindagnaker.
Dikatakan walaupun masih ada 2 hari dari 9 hari pembahasan yang ditetapkan, tapi Pansus menjamin akan menyelesaikan pembahasan pada hari ke 6.
Adapun sisa pembahasan Pansus tidak akan melakukan On The Spot.
Dalam pembahasan hari ini, Rosmitha mengatakan pembahasan bersama mitra hari ini cukup panjang dan telah banyak yang ditanyakan dan disampaikan oleh pansus kepada setiap mitra.
Namun yang menjadi perhatian adalah tentang indikator yang digunakan hari ini tentang kemiskinan dan pengangguran yang mana masih menjadi catatan penting dan perlu perhatian untuk diatasi.
“Angka kemiskinan kita masih sangat tinggi. Pada tahun 2024 dan 2025 memang ada penurunan tapi sangat kecil, kita ada di angka 21 persen jika kita hanya turun 1 persen saja berarti masih perlu waktu 20 tahun untuk mengatas kemiskinan dan pengangguran,”terang Rosmitha.
Ia juga menyoroti soal tingkat pendidikan di daerah. Hal ini lantaran berdasarkan data yang didapatkan ketika melakukan on the spot maupun pengawasan di lapangan, masih ditemukan adanya anak-anak yang belum mahir membaca, hingga persoalan kehadiran guru ditempat tugas.
“Banyak hal kita sudah sampaikan ke Dinas pendidikan. Kami berharap kepada tiap OPD yang sudah kita rapat bersama agar kedepan adanya perubahan.”tutupnya.
Tidak ada komentar