Bupati Hanubun Tegaskan Pentingnya Penyusunan RDTR Terhadap Pembangunan Daerah
(arahan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher hanubun)
Langur, Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun menegaskan bahwa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sangat penting khususnya dalam perencanaan pembangunan daerah kedepan
Hal ini disampaikan Bupati saat akan membuka kegiatan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Tata Ruang dalam rangka Penyusunan Materi Teknis dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) Langgur. Bertempat di aula Bupati, Selasa (10/11/2026)
Bupati Hanubun dalam sambutannya menegaskan bahwa RDTR bukan sekadar dokumen tata ruang, tetapi merupakan instrumen untuk menentukan ke mana kawasan ini akan berkembang, apa yang boleh dan tidak boleh dibangun, serta bagaimana potensi wilayah dapat dikelola secara terarah, produktif, dan berkelanjutan.
Hal ini penting menurut Bupati bahwasannya Langgur berada dalam konteks Kawasan Perbatasan Negara, maka perencanaannya tidak boleh hanya melihat kebutuhan ruang perkotaan hari ini, tetapi harus
mempertimbangkan kepentingan strategis nasional, konektivitas wilayah, pertumbuhan ekonomi, pelayanan dasar, daya dukung lingkungan, serta kepentingan
masyarakat lokal.
Bupati meminta seluruh peserta untuk memberikan masukan yang substantif, objektif, dan berbasis kondisi faktual di lapangan.
Ia juga berpesan kepada para Raja, Pati, serta Kepala Ohoi agar memberikan informasi yang akurat mengenai potensi wilayah, nilai-nilai adat, serta kebutuhan dan aspirasi
masyarakat.
“Informasi tersebut sangat penting agar penyusunan RDTR ini tidak semata-mata didasarkan pada pendekatan teknis dan perspektif perencanaan di atas kertas, tetapi juga benar – benar mencerminkan kondisi faktual, sejarah, tatanan adat,
serta dinamika kehidupan masyarakat di wilayah perencanaan.”terang Bupati.
Pesan juga diberikan kepada seluruh OPD sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya agar memberikan data, informasi sektoral, dan dukungan teknis secara terbuka dan bertanggung jawab.
Tidak luput Bupati juga berharap kepada unsur TNI, instansi vertikal, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya, agar memberikan perspektif sesuai kepentingan dan kewenangannya masing-masing.
“Kepada tim penyusun, baik dari Kementerian ATR/BPN maupun akademisi dari UNIVERSITAS PATTIMURA, Saya berharap agar dapat memastikan bahwa dokumen RDTR KPN Langgur disusun secara komprehensif, cermat, dan berbasis
data serta kondisi faktual wilayah.”harapnya.
Menurutnya seluruh masukan, aspirasi, dan informasi yang disampaikan dalam forum ini menjadi bahan pertimbangan serius dalam penyempurnaan substansi dokumen, sehingga benar-benar selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah.
“Mari kita pastikan RDTR KPN Langgur yang dihasilkan benar-benar berkualitas, implementatif, memiliki kepastian pemanfaatan ruang, serta mampu memberikan manfaat
nyata bagi masyarakat dan mendukung kepentingan strategis
nasional.”tutupnya.
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar