DPRD MBD Kunjungi Tual, Perjuangkan Peningkatan Pelayanan Terminal Khusus Imigrasi Untuk Masyarakat
Langgur, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual untuk membahas Peningkatan Pelayanan pada Terminal Khusus Imigrasi demi kepentingan masyarakat didaerahnya
Hal ini disampaikan langsung Wakil Ketua DPRD MBD Johan Alexius Mose kepada wartawan saat wawancara di pelataran kantor DPRD Maluku Tenggara, Kamis (26/2/2026).
Johan menjelaskan sesuai Surat tugas, Komisi I DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya mengunjungi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual untuk membahas operasional 5 terminal khusus yang sudah dibuka di MBD.
(Kunjungan Silahturahmi pimpinan dan anggota DPRD MBD bersama Pimpinan DPRD Maluku Tenggara)
Adapun kunjungan ini dilakukan oleh Ketua Komisi I DPRD MBD Korneles Tumain, S.SOS, M.Si, Wakil Ketua Komisi Ayub Imlabla, Sekretaris Komisi Corinus Ishak, SH, Anggota Komisi Chau. Z.E.M. Petruz’s, Cornelius Lokwatty.
Dijelaskan, Terminal khusus Imigrasi ini untuk membantu memudahkan masyarakat melakukan perjalanan ke daerah luar yakni seperti Timor Leste yang dekat dengan daerah tersebut.
“Ini agar proses-proses perjalanan ke daerah negara ini jangan sampai menjadi perjalanan ilegal,”terang Johan
Dikatakan, walaupun Kantor Terminal Khusus Imigrasi di MBD sudah dibuka tetapi belum ada pelayanan sebagai mana diharapkan karena beberapa kendala yang dihadapi.
“Kendala yang ditemukan juga misal ketersediaan infrastruktur perkantoran yang memenuhi standard, penyediaan prasarana pendukungnya,”paparnya.
Selain menyampaikan kondisi ini, Politisi Partai Golkar itu juga mengatakan pertemuan bersama kantor Imigrasi ini dilakukan dengan menyampaikan 2 fokus utama yang diperjuangkan yakni pertama Aspek ekonomi.
Hal ini dimaksudkan karena Masyarakat di Kabupaten MBD seringkali melakukan proses perdagangan dan kebutuhan hidup di Timor Leste, begitupun sebaliknya.
“Kiranya dibuka dan efektifnya kantor imigrasi di MBD ini dapat memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat karena selama ini masyarakat punya akses di Timor Leste,”pungkasnya.
Menurutnya hal dapat terlihat melalui proses perdagangan baik sektor perikanan maupun pertanian yang dilakukan oleh masyakarat, begitupun perdagangan kebutuhan hidup dari Timor Leste ke MBD.
Namun demikian, Johan menegaskan karena akses pelayanan administrasi ini belum beroperasi dengan baik menyebabkan tindakan-tindakan ilegal didaerah.
Kedua Aspek Budaya
Dikatakan Masyarakat MBD seperti diwilayah Pulau Wetar memiliki hubungan kekeluargaan dengan masyarakat di Timor Leste.
Hal ini menyebabkan jika ada kegiatan-kegiatan kekeluargaan atau adat istiadat, maka secara hubungan keluarga ini tidak dapat mencegah mereka untuk berkunjung ke MBD atau sebaliknya.
“Sedangkan secara teritorial negara ini kan pasti akan masalah hukum, masalah administrasi. Maka inilah yang ingin kita perjuangkan agar Kantor Imigrasi melalui terminal khusus ini dapat beroperasi dengan baik,”tutupnya.
Terhadap kepentingan ini, DPRD MBD melakukan kunjungan untuk bertatap muka secara langsung dengan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual dan berharap agar proses pelayanan di Terminal Khusus MBD dapat berjalan optimal untuk kepentingan masyarakat.
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar