Soroti Kebijakan Pemerintah Pusat, Ketua DPRD Malra : Jangan Program Baru Tiba-Tiba Masuk
Langgur, Ketua DPRD Kabupaten maluku Tenggara Stepanus Layanan sempat menyoroti secara serius kebijakan Pemerintah Pusat terhadap alokasi anggaran APBN dan APBD, secara tegas dirinya berharap agar jangan ada program yang baru tiba-tiba dimasukan ke APBN.
Hal ini disampaikan Ketua DPRD ketika menghadiri kegiatan coffe morning yang digelar oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cabang Tual, Selasa (12/5/2026).
Stepanus mengatakan bahwasannya setiap pihak sudah barang tentu harus mendukung program yang ditetapkan oleh Presiden, dan hal tersebut sudah dilakukan hingga saat ini.
Namun yang menjadi perhatian adalah kondisi yang saat ini harus dihadapi oleh masyarakat yang dirinya memberikan perumpamaan sebelumnya mendapat 10, kini hanya mendapat 5, dan hal ini tentu menimbulkan tanda tanya ditengah masyarakat.
“Memang dikatakan efisiensi, sebenarnya definisi efisiensi ini perlu didiskusikan karena pada masa Covid-19 bahasa yang digunakan adalah Refokusing anggaran,”ujar Stepanus.
Politisi PDI-Perjuangan Malra itu mengatakan kebijakan refokusing anggaran terjadi namun anggaran tersebut bukan ditarik ke pusat namun di alokasikan kepada dinas-dinas teknis seperti dinas kesehatan dan ketahanan pangan.
Namun kebijakan efisiensi angaran memiliki kebijakan dan sifat yang berbeda, dimana anggaran yang telah ditetapkan dan disetujui oleh pemerintah daerah hingga provinsi ditarik ke pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025.
“Kepada bapak-bapak sebagai perwakilan Maluku Tenggara dan Kota Tual, Jika nantinya ada forum diskusi yang lebih tinggi dari ini, tolong sampaikan agar kiranya jangan apa yang sudah ditetapkan di APBN dan APBD diganggu dengan adanya program baru yang masuk,”Usul Stepanus.
Menurutnya jika ada program yang tiba-tiba dimasukan ketika APBN dan APBD telah ditetapkan maka pastinya akan membuat “Kepala Pusing,” karena mau tidak mau akan dilakukan efisiensi atau tambahan anggaran untuk program tersebut.
“Indonesia tidak susah, tapi lebih ke persoalan anggaran ditarik ke pusat. Hal ini menunjukan kepercayaan ke daerah kurang dan Pusat yang menentukan,”paparnya.
Soroti PAD Akibat Pekerjaan Ditangani Pemerintah Pusat
Sorotan juga disampaikan Stepanus tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak galian Mineral Bukan Logam (MBL) yang sering menjadi masalah karena pekerjaan-pekerjaan infrastruktur dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
Hal ini dikatakan lantaran semua pekerjaan yang menggunakan Mineral Bukan Logam hampir tidak dibayarkan oleh pusat ke daerah.
Stepanus menyoroti saat pemerintah daerah lakukan penagihan, respon yang diberikan dari pusat mengatakan kalau dilakukan tagihan kita pindah ke lain. Itu selalu dilakukan oleh Pusat,”
“Malra hadapi tantangan tersebut sama dengan Kota Tual yang mana tunggakan bertahun-tahun tidak dibayarkan oleh pemerintah pusat.”imbuhnya.
Ia juga mengatakan APBD berkurang pastinya berdampak pula pada PAD yang mengalami pengurangan.
Stepanus mencontohkan salah satu objek pendapatan daerah yaitu Hotel Grand Villia yang turut mengalami persoalan pendapatan akibat kebijakan efisiensi angaran,
Kebijakan efisiensi berdampak pada program kegiatan yang berada di dinas terhapuskan, sedangkan jumlah wisatawan juga tidak mengalami peningkatan signifikan lantaran harga tiket yang sangat mahal.
“Masyarakat dikampung tidak memahami pertumbuhan ini yang disampaikan oleh bapak-bapak, tapi dipahami dana desa berkurang. Dana desa yang sebelumnya kelola besar sekarang kecil. Dana desa sudah begini, dimana meningkatnya. Ini pikiran masyarakat di desa,”ucap Stepanus.
Namun demikian, Dirinya memberikan apresiasi kepada KPPN Tual yang telah berinisiasi menggelar pertemuan hari ini dan berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan dalam rangka mengikuti perkembangan informasi yang ada di Indonesia
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar