Pesan Bupati Kepada Kemensos RI Tentang PKH Tetap Independen dan Melayani Masyarakat

Langgur, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun menyoroti secara serius tentang para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) adalah tetap independen dan melayani rakyat tanpa terikat dengan urusan politik.

Baca Juga

6 hari  lalu

Temui Menteri Perdagangan, Bupati Malra Dorong Pembangunan Pasar Rakyat di Elat

99 Redaksi

Pesan tersebut disampaikan Bupati Hanubun saat pembukaan kegiatan Bakti Sosial Terintegrasi Kementrian Sosial RI di Halaman RSUD Karel Sadsuitubun Langur, Rabu (22/4/2026).

Bupati menjelaskan PKH merupakan program negara untuk melindungi masyarakat yang membutuhkan dan bukanlah alat politik.

“PKH itu adalah alat untuk melindungi masyarakat, bentuk program sosial, dan ini bukan alat politik,”tegas Bupati.

Baca Juga

5 jam  lalu

Kesan Dirjen Rehabilitasi Sosial lanjut Usia Kemensos RI Tiba di Malra, Suratna : Aman

72 Redaksi

Bupati mengatakan pesan tersebut disampaikan kepada Departemen sosial yang berkaitan terhadap petugas PKH yang ditempatkan di Kabupaten Maluku Tenggara.

Hanubun menegaskan bahwasannya dirinya adalah pelaku politik, sehingga diharapkan agar Petugas PKH berlaku independen.

“Dilapangan sering kali terjadi masalah, pendamping terlalu dekat dengan kepentingan tertentu mengakibatkan penerima bantuan merasa menerima bantuan secara politik.”paparnya.

Ia menilai Data penerima tidak bersih yang mana dirasa merupakan titipan dan tidak tepat sasaran.

“Padahal kita sudah berupa sebagai pimpinan daerah untuk menekan angka kemiskinan tetapi jumlah tersebut tidak signifikan.”tambahnya.

Mencontohkan diwilayah kei Besar Utara Timur, Kei Besar Utara Barat, Kecamatan kei Kecil Barat yang dianggap angka kemiskinan seharusnya menurun.

“Kita berjuang dari yang sebelumnya 36 persen diturunkan hinga 21,16 persen. Namun saya rasa belum puas.”imbuhnya.

Sebelumnya bantuan yang diberikan oleh TNI Kodim kepada masyarakat, tetap ketika tiba dilokasi ternyata calon penerima bantuan dalam kondisi yang sejahtera. Hal ini menjadi persoalan lantaran data dinilai tidak valid.

“Kepada Pendamping PKH jangan tersinggung tapi ini harus disampaikan sebagai komitmen kita bersama untuk menuntaskan angka kemiskinan didaerah kita,”tutupnya.