Plt. Kadis Pendidikan Malra Harap Program Bantuan Pempus ke Daerah Mempertimbangkan Kondisi Geografis
Langgur, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara berharap agar program bantuan yang diberikan pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kondisi geografis daerah tersebut.
Hal ini disampaikan Plt kadis Pendidikan Malra Bin Raudhah Arif Hanoeboen saat rapat Via-Zoom bersama Bappenas dan Bappeda Provinsi Maluku dalam agenda Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Kantor Bupati, Senin (30/3/2026).
Sebelumnya Kadis menjelaskan telah dijadwalkan dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan bersama Bappenas RI.
Adapun dalam pertemuan tersebut terdapat beberapa program prioritas yang nantinya akan disampaikan untuk nanti diusulkan ke Bappenas sehingga besar harapan agar usulan yang diberikan dapat menjadi pertimbangan dan dieksekusi oleh pemerintah pusat.
Raudhah juga menyampaikan apresiasi dan ungkapan terima kasih atas kesempatan workshop pekan depan tersebut.
Raudhah mengatakan tingkat angka kemiskinan yang sebelumnya disampaikan bahwa Maluku Tenggara masih berada pada angka 21 Persen sedikit lebih tinggi dari angka tingkat kemiskinan provinsi Maluku yang berada pada angka 15 persen, dan angka kemiskinan secara nasional.
Khusus kemiskinan di Maluku Tenggara jika dilihat adalah kemiskinan struktural yang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor geografis atau faktor wilayah.
“Kita tahu bahwa sebagai wilayah kepulauan secara total di Maluku, kita 93 persen adalah wilayah kepulauan yang tentu saja sangat mempengaruhi terhadap angka kemiskinan ini,”terang Raudhah.
Menurutnya hal ini juga dihubungkan dengan tingkat mutu pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara yang kondisinya mirip.
Dirinya mengungkapkan diketahui banyak sekolah yang ada di daerah kepulauan hingga saat ini bahkan di Maluku Tenggara belum tersentuh dengan program-program nasional.
Namun demikian dia menegaskan dengan kondisi saat ini setiap pihak perlu merasa bersyukur karena hadirnya program Revitalisasi dan digitalisasi yang menjadi program oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto.
“Olehnya itu kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Presiden atas kebijakan Revitalisasi dan Digitalisasi ini. Sangat membantu terutama dalam peningkatan kualitas sarana dan prasarana di Indonesia yang merasakan dampak besar khususnya diwilayah timur,”ucapnya.
Perubahan ini dinilai sangat berdampak nyata mengingat wilayah timur yang memiliki ketergantungan sangat besar dalam bantuan fisikal atau dana transfer dari pusat sehingga hadirnya program revitalisasi dan digitalisasi ini tentu saja sangat membantu.
Raudhah juga mengatakan bahwa Maluku Tenggara sudah mengusulkan beberapa program dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini dilakukan lantaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Maluku Tenggara bidang pendidikan yang masih sangat rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Lainnya
“Kita ada pada angka 57.95 persen dan masuk dalam kategori belum tuntas.”tandasnya.
Hal ini disandingkan kembali dengan data raport pendidikan pada literasi dan numerasi memiliki hubungan dengan faktor kewilayahan yang disampaikan sebelumnya.
Ia berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kondisi geografis di Maluku sehingga program yang diturunkan ke daerah tepat sasaran dengan terukur dengan melihat masalah kewilayahan yang dihadapi.
“Kami berharap melalui momen ini, apa yang nantinya kami usulkan dalam program-program yang akan disampaikan, mohon dipertimbangkan,”harapnya.
Dinas Pendidikan Maluku Tenggara juga akan mengusulkan satu program nasional yang nantinya disebut Program Peningkatan Mutu Pendidikan Terpadu Daerah Kepulauan.
Dikatakan melalui program ini akan diintegrasikan segala permasalahan pendidikan yang dihadapi di Kabupaten Maluku Tenggara yang tentunya turut serta berkontribusi sangat besar terhadap kinerja Kepala Daerah.
Usulan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia di daerah.
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar