Gelar Musrenbang RKPD 2027, Bupati Malra Tegaskan Program Harus Korelasi Pro-SN

Langgur, Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara menggelar Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 bertempat di Aula Kantor Bupati, Senin (30/3/2026).

Baca Juga

3 hari  lalu

Bentuk Karakter Kepemimpinan, Pemkab Malra Gelar Jambore Cabang Pramuka Penggalang

106 Redaksi

Kegiatan dibuka secara langsung oleh Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun, didampingi wakil Bupati Charlos Viali Rahantoknam, turut hadir Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Malra, Pimpinan Fraksi dan Anggota DPRD Malra, pimpinan OPD, dan seluruh stakeholder.

Bupati dalam sambutannya mengatakan melalui musrenbang ini diharapkan mampu menghasilkan ide, pikiran dan gagasan yang selaras, untuk menjadi solusi atas permasalahan pembangunan yang ada di daerah ini.

Bupati menjelaskan Musrenbang RKPD dilaksanakan hari ini bukan sekadar agenda rutin tahunan. Ini adalah forum perencanaan partisipatif tinggi. Ruang di mana suara dan aspirasi masyarakat, ide dan Gagasan, serta arah kebijakan pemerintah dipertemukan menjadi satu rencana pembangunan yang komprehensif.

Baca Juga

1 hari  lalu

Bupati Hanubun Harap Warga Tidak Bertindak Secara Emosi dan Mengajak Dialog Selesaikan Konflik

103 Redaksi

Secara hukum, penyusunan RKPD diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. RKPD menjabarkan RJPMD. Sehingga RKPD Tahun 2027 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2029.

Terhadap hal ini, maka ada dua hal yang Bupati tegaskan:

Pertama, pembangunan daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Hal ini berarti, pembangunan daerah harus selaras dan sinergi dengan pembangunan nasional.

RKPD Tahun 2027, harus memperhatikan hal ini. Bagaimana rencana yang disusun harus memiliki korelasi dengan Program Strategis Nasional atau Pro-SN.

“Tema-tema Pro-SN seperti penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, pendidikan dan kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi, harus menjadi fokus di daerah.”tegas Bupati.

Menurutnya Hal ini selain menjawab kebutuhan riil di daerah, sekaligus sebagai jawaban atas dukungan pemda terhadap agenda pembangunan nasional.

Kedua, RKPD 2027 sebagai penjabaran tahap kedua dari RPJMD. Hal ini berarti, keterhubungan antara RKPD 2027 dan RPJMD harus tergambar secara jelas. RKPD menguraikan aspek perencanaan Tahun 2027 sebagai bagian dari upaya pencapaian Visi dan Misi RPJMD.

Berkaitan dengan hal ini maka, beberapa fokus yang perlu diperhatikan Tahun 2027 yakni :

Penguatan Ekonomi

Hal ini berkaitan dengan upaya meningkatkan pendapatan. Baik Pendapatan Masyarakat maupun pendapatan daerah. Daerah hanya bisa berbicara tentang Maluku Tenggara Mandiri, apabila struktur dan fondasi ekonomi daerah kuat.

Hal ini tidak perlu menunggu peluang atau momentum besar. Intensifkan saja pengelolaan potensi yang sudah ada. Berdayakan UMKM, pelatihan dan pendampingan untuk pemuda, wirausaha baru dan perluasan aspek modal melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan.

Catatan penting untuk aspek pemberdayaan:

Data penerima manfaat harus benar-benar relevan.

Bupati menjelaskan banyak kegagalan dalam pemberdayaan karena penyaluran tidak tepat sasaran.

Olehnya itu Bupati menegaskan hal ini harus diperhatikan, jangan sampai banyak anggaran digelontorkan, tetapi kemudian tidak memberikan dampak dan manfaat secara berkelanjutan.

Pelayanan Dasar Optimal dan Sumber Daya Manusia yang Kuat.

Keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia. Pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi ujung tombak.

Bupati mengatakan mulai tahun 2026 ini, tertib alokasi anggaran DAU Peruntukan sudah lebih baik. Artinya, anggaran untuk Pendidikan dan Kesehatan dipastikan cukup.

“Tinggal bagaimana direalisasikan dalam program dan kegiatan. Berapa banyak intervensi yang langsung berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan dibanding biaya administrasi dan operasional.”paparnya.

Adapun menurut Bupati Kualitas SDM juga berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Dikatakan Data statistik menunjukkan, tingkat pengangguran masih menjadi masalah di Kabupaten Maluku Tenggara. Salah satu yang cukup riskan adalah, 17,87% dari Jumlah Pengangguran adalah lulusan perguruan tinggi.

Hal ini, menunjukkan tentang perlunya program pelatihan tenaga kerja. Program yang tidak hanya menyediakan tenaga kerja, tetapi intervensinya diperluas sampai pada penciptaan UMKM baru.

Dalam bidang infrastruktur, dengan kondisi keuangan sangat terbatas, maka upaya mendorong pembiayaan kreatif harus menjadi prioritas. Sehingga dengan demikian, anggaran APBD yang terbatas ini, dapat dialokasikan secara lebih selektif untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak.

Ketercukupan Pangan

Ketersediaan pangan menjadi prioritas secara nasional. Kondisi global yang tidak menentu, ber-risiko memberi dampak pada gangguan rantai pasok pangan.

Di Kabupaten Maluku Tenggara, produksi pangan tahun 2025 hanya mampu memenuhi 53 persen kebutuhan konsumsi. Artinya, lebih dari 47 persen pangan kita dipasok dari luar daerah.

Hal ini menunjukkan tingkat kerentanan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, ketahanan pangan harus menjadi perhatian serius.

Kepada OPD terkait Bupati berpesan agar serius merencanakan hal-hal terkait ketersediaan pangan, termasuk aspek olahan dan penganekaragaman.

Pangan yang tersedia dan tercukupi, selain menjadi kebutuhan riil masyarakat, juga menjadi cara paling efektif untuk pengendalian harga dan menjaga daya beli, untuk pertumbuhan ekonomi.

Beberapa sasaran kinerja yang harus menjadi fokus.

1. Tingkat Kemiskinan, Bupati menjelaskan Maluku Tenggara masih berada di angka 21,16%, masih cukup tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata kemiskinan Provinsi Maluku ataupun Kemiskinan Nasional.

Bahkan, masih terdapat 28.200 jiwa penduduk miskin ekstrem yang membutuhkan perhatian dan intervensi segera.

Terhadap hal ini, Bupati menekan pentingnya perkuatan data. Verifikasi dan Validasi Data Penduduk miskin harus dilakukan secara berkala.

Dukungan dari camat dan pemerintah ohoi, harus maksimal dalam hal pemutakhiran data.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih berada di angka 6,01 persen. Meskipun lebih rendah dari Pengangguran Provinsi Maluku, tetapi angka ini mengindikasikan urgensi peningkatan kualitas SDM serta stagnasi dalam penciptaan lapangan kerja.

Angka Stunting didaerah sudah mampu ditekan turun menjadi 12,43 persen dari sebelumnya 15 persen. Tetapi dari sisi pelayanan, cakupan pelayanan Ibu hami, Ibu Melahirkan dan pelayanan Bayi masih perlu untuk ditingkatkan.

Bupati mengingatkan prinsip yang harus dipegang yakni : “Bergerak kecil tapi konsisten lebih penting daripada menunggu lompatan besar. Daerah kepulauan jarang maju lewat proyek besar instan. Kemajuan biasanya datang dari langkah-langkah kecil yang konsisten”

Menurutnya inilah semangat yang harus dibawa dalam Musrenbang.

Forum Musrenbang ini diharapkan berjalan dengan penuh kebersamaan, keterbukaan, dan kejujuran. Sampaikan argument dengan data dan informasi yang tertanggung jawab.

Kepada seluruh kepala perangkat daerah, Bupati meminta agar setiap program yang dirancang harus realistis, relevan dan bertumpu pada satu kepentingan utama, untuk masyarakat.

Sedangkan kepada peserta, bupati menegaskan agar memanfaatkan forum ini sebaik-baiknya. Suara hari ini adalah fondasi pembangunan Maluku Tenggara di Tahun 2027.

Orang nomor satu di Malra itu menegaskan pada tahun 2027 anggaran daerah mungkin belum bisa maksimal. Untuk itu, perencanaan harus realistis, selektif dan menerapkan skala prioritas secara ketat.

Termasuk nantinya dalam perumusan belanja, harus mengutamakan belanja publik, manfaat terbesar harus dirasakan masyarakat. Belanja pendukung, administratif dan operasional harus mampu ditekan.