Reses Di Ibra, Sejumlah Usulan Diberikan Masyarakat Khususnya Pembangunan SD
Langgur, Pelaksanan Reses di Ohoi Ibra oleh sejumlah Angota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara mendapatkan antusias yang sangat besar oleh masyarakat, hal ini dapat terlihat dengan jumlah peserta dan aspirasi yang disampaikan.
Pelaksanaan Reses I Tahun 2026 oleh Sejumlah Anggota DPRD di Ohoi Ibra yang bertempat di Balai Ohoi menjadi momen menarik, lantaran reses tersebut melibatkan 4 Anggota DPRD Malra yakni Muhammad Tamher, Agung Renwarin, Rosmitha Indah Lestari, dan Benediktus Fadly Rejaan, Jumat (13/2/2026).
Pembicara pertama yakni Politisi Partai PKS Muhammad Tamher mengatakan suatu apresiasi yang perlu dibanggakan lantaran semuah suara pilihan masyarakat di Ohoi Ibra pada Pileg kemarin, 4 pilihan masyarakat Ohoi Ibra berhasil menjadi anggota DPRD.
“Hasil pemilu kemarin, suara yang diberikan masyarakat ohoi Ibra semuanya menjadi DPRD, syukur tidak sia-sia.”tandas Muhammad.
pembicara kedua yaitu Rosmitha Indah Lestari menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran masyarakat untuk turut serta mengikuti reses hari ini.
Rosmitha menjelaskan posisinya di DPRD berada di komisi I bersama Anggota DPRD lainnya yakni Agung Renwarin.
pembicara kketiga yaitu Benedictus Fadly Rejaan mengatakan pelaksanaan reses di Ohoi Ibra bukan reses pertama kali, tapi kehadiran di balai ohoi ini adalah yang pertama.
Aspirasi Masyarakat
Sejumlah usulan dan harapan oleh masyarakat Ohoi Ibra dalam reses tersebut disampaikan dengan lantang dan penuh harapan.
Adapun aspirasi yang disuarakan yakni bantuan untuk pembangunan SD Ibra yang saat ini sudah sangat memprihatinkan.
Kondisi Sekolah yang saat ini dinilai sangat memprihatinkan bahkan jika ada angin besar yang datang pasti tidak bisa menahannya.
Beberapa kritikan juga disampaikan seperti persoalan usulan program yang dilaksanakan pada Musrenbang tidak memberikan dampak nyata karena tidak dapat terealisasi.
Sedangkan kritikan juga tentang Persoalan jangka kerja untuk PPPK antara kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual sangat berbeda.
Perbedaannya adalah SK P3K di Kota Tual selama 5 tahun, tapi di kabupaten hanya 1 tahun.
Ada juga usulan bantuan jalan di ohoi Ibra, dan bantuan untuk masjid menjelang bulan Ramadhan.
Respon Angota DPRD
Terhadap usulan dan masukan yang disampaikan oleh warga mendapatkan respon langsung oleh anggota DPRD yang hadir.
Respon pertama disampaikan Politisi Partai Perindo Fadly rejaan yang menjelaskan bahwasannya pada pembahasan anggaran tahun 2025 untuk anggota DPRD yang baru dilantik tidak terlibat karena mereka saat bergabung pembahasan APBD sudah selesai.
Fadly juga mengatakan kondisi keuangan daerah saat ini merupakan dampak dari keputusan pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi anggaran.
Kondisi ini turut dialami oleh seluruh daerah di Indonesia.
“Tahun 2025 saya punya pokir ada tapi karena efisiensi anggaran maka program – program yang saya miliki itu dialokasikan ke program yang menjadi prioritas untuk masyarakat,”tutur Fadly.
Dirinya juga menegaskan bahwa segala saran dan masukan dari masyarakat akan dilakukan komunikasi secara baik dan diusung bersama-sama oleh 4 anggota DPRD yang saat ini berjalan bersama melaksanakan Reses.
“Politik di DPRD adalah kolektif, sehingga dukungan dari setiap anggota DPRD sangat diperlukan.”tegasnya.
Adapun persoalan P3K, Fadly memberikan apresiasi kepada Komisi I atas upayanya melakukan pertemuan bahkan terus berjuang dan langsung melakukan peryataan bahwa P3K harus dibiayai full selama 1 tahun pada tahun 2026.
Dia katakan mengutip pesan yang sempat disampaikan kepada MenpanRB bahwa P3K boleh 5 tahun atau 1 tahun sesuai keuangan daerah, kebijakan, evaluasi, dan lain sebagainya sesuai aturan.
Sedangkan usulan pembanguan SD Ibra, Fadly secara tegas mengatakan Tahun 2027 akan ada ketukan palu untuk SD Ibra.
Namun dirinya mengharapkan persyaratan-persyaratan seperti sertifikat lahan dan lainnya itu sudah siap.
Respon juga turut disampaikan oleh Politisi PDI-Perjuangan Rosmitha Indah Lestari yang menjelaskan tentang P3K sudah dilakukan tindak lanjut bahkan mengunjungi sejumlah kementrian yakni Kementrian keuangan dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI untuk dilakukan konsultasi lebih jauh.
Tentang P3K terhadap kontrak minimal 1 tahun untuk kabupaten maluku tenggara dikatakan sebenarnya tidak melanggar aturan,
Hanya saja yang menjadi harapan adalah pada saat pembahasan angaran kemarin P3K yang akan selesai kontraknya diakhir februari ini agar diperpanjang karena pada saat pembahasan anggaran tersebut sudah disediakan dan sudah disetujui.
“Kenapa saya agak keras, bahwa P3K harus diperpanjang teruma yang kontraknya akan berakhir di februari 2026 karena anggarannya sudah disetujui dan disediakan.”pungkas Rosmitha.
Rosmitha juga menanggapi usulan bantuan pembangunan untuk SD Ibra, saat ini akan sama-sama berjuang agar masuk dalam bantuan tahun depan.
Politisi Muda itu menitipkan pesan kepada masyarakat agar tetap mengikuti musrenbang pada tiap tingkatan hingga ke tingkat kabupaten, sehingga akhirnya akan dikawal terus di DPRD.
Politisi Partai Golkar Agung Renwarin juga tutur serta memberikan penjelasan seperti persoalan P3K kenapa kabupaten cuma 1 tahun. Dikatakan hal ini oleh Bupati maluku Tenggara ada pertimbangan khusus seperti persoalan umur.
Adapun dikatakan tentunya Bupati akan turut serta mengundang DPRD untuk melakukan evaluasi sehingga SK hanya 1 tahun tidak melanggar aturan begitupun SK 5 tahun.
Adapun soal lahan untuk pembangunan SD Ibra, Agung menjelaskan tidak ada masalah, yang perlu dibahas lebih matang adalah lokasi lahan untuk sekolah yang akan dibangun karena lahan yang sekarang merupakan lahan yang berada di wilayah Woma.
“Kenapa sampai saat ini saya belum berani melakukan pelepasan karena ini berada diwilayah woma dan tidak bisa diserahkan kemanapun,”terang Agung.
Dirinya menegaskan akan lakukan pembahasan dengan masyarakat untuk menentukan lahan sekolah yang baru. Pembahasan akan dilakukan pada bulan puasa nanti. (FSJ)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar