Tingkatkan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja di Maluku, Disnakertrans Gelar Rapat SKPD

Tingkatkan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja di Maluku, Disnakertrans Gelar Rapat SKPD

68
0
BERBAGI
Tenaga Kerja Maluku

Ambon, Porosmaluku,com – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaketrans) Provinsi Maluku menempati posisi yang strategis, karena berpengaruh dan mendorong upaya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, mendorong upaya peningkatan kesejahteraan pekerja, mengatasi masalah pengangguran serta mendukung ketersediaan areal untuk ketahanan pangan daerah.

Untuk itu dalam membahas program pemberdayan dan peningkatan kualitas dan produkstifitas tenaga kerja yang ada di Provinsi Maluku, Disnakertrans Maluku mengelar Rapat Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Maluku Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang diselenggarakan Aula pertemuan Dinakertrans Provinsi Maluku, Selasa (7/03/2017).

Dalam sambutan tertulis Gubernur Maluku Said Assagaff yang dibacakan oleh Asisten III Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku Zukfli Anwar mengatakan, Rapat Forum SKPD Dinaketrans merupakan rangkaian dari mekanisme Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Forum SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung, atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi.

“Forum SKPD Maluku memiliki makna penting dan strategis, dalam rangka membangun sinergitas program antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk merumuskan kebijakan program dan kegiatan tahun 2018 dibidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian secara terpadu,” ucapnya.

Menurutnya Rapat Forum SKPD, sebagai sebuah potret kondisi ketenagakerjaan Provinsi Maluku tahun 2016 yang dapat digambarkan sebagai berikut, Data BPS Provinsi Maluku Posisi Agustus 2016 menunjukan jumlah penganggur terbuka pada Agustus 2016 di Provinsi Maluku tercatat sebanyak 52.363 orang.

Menurun sebanyak 19.833 orang atau sebesar 27,47 persen dibanding keadaan Agustus 2015 yang tercatat sebanyak 72.196 orang. Menurun dari 9,93 persen pada Agustus 2015 menjadi 7,05 persen pada Agustus 2016.

Kesempatan kerja yang tercipta di berbagai sektor dan menyerap tenaga kerja yang bekerja secara formal dan informal tahun 2016 sebanyak 690.786 orang meningkat sebanyak 35.723 orang atau sebesar 5,45% dari jumlah yang bekerja tahun 2015 sebanyak 655.063 orang.

“Jumlah tenaga kerja yang dilatih melalui Pelatihar Berbasis Kompetensi oleh UPTP BLK Ambon dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsMaluku sebanyak 1.008 orang,” jelasnya.

Peningkatan kesejahteraan pekerja ini, melalui kenaikan Upah Minimum Provinsi tahun 2017 sebesar Rp. 1.925.000 meningkat sebanyak Rp 150.000, atau sebesar 8,45% dari tahun 2016 sebesar Rp. 1.775.000. Kepesertaan BPJs Ketenagakerjaan Tahun 2016 sebanyak 22.428 orang meningkat sebanyak 1.258 orang atau sebesar 5,94% dari jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2015 sebanyak 21.17o orang. Tingkat kecelakaan kerja di tempat kerja mencapai nihil kecelakaan (zero accident).

Ia menambahkan, disamping pencapaian tersebut diatas, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, serta menjadi komitmen serius dari kita semua yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menangani ketenagakerjaan dan ketransmigrasian antara lain Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten/Kota untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja trampil dalam mengadapi tingginya kompetisi dan masuknya tenaga kerja trampil dari Luar Negeri pada Pasar Bebas ASEAN (MEA) serta dalam menghadapi beroperasinya Blok Gas Marsela.

“Untuk itu saya instruksikan kepada saudara semua, agar segera menyiapkan persyaratan teknis dan administrasi untuk pembangunan BLK di masing-masing Kabupaten/Kota, meningkatkan kualitas Balai Latihan Kerja melalui penyediaan Instruktur yang handal serta kelengkapan sarana dan prasarana latihan pada Balai Latihan Kerja. Melakukan Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi tenaga kerja dengan mengusulkan kepada pemerintah Pusat untuk menjadikan UPTP,” ungkapnya.

Ditambahkanya BLK Ambon sebagai Tempat Uji Kompetensi bagi tenaga kerja di Maluku. agar meningkatkan sarana sistim data organisasi dan informasi ketenagakerjaan secara konprehensif dengan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan serta kebijakan ketenagakerjaan yang berbasis data, dan juga Menyusun Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa dalam merumuskan pembangunan ketenagakerjaan Pemerintah harus berpedoman kepada Perencanaan Tenaga Kerja. (PM-05)

BERBAGI

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY