Tidak Ada Peningkatan Kinerja Kerja Inspektorat dan Aset

Tidak Ada Peningkatan Kinerja Kerja Inspektorat dan Aset

104
0
BERBAGI

AMBON, Porosmaluku.com : Penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku terhadap sistem pengelolah keuangan Daerah Kota Ambon, masih tetap bertengker dengan posisi wajar dengan pengecualian ini menjadi perseden buruk.
Politisi Fraksi Partai Nasdem, Mourits Tamaela saat diwawancarai Porosmaluku.com di Balai Rakyat Kota Ambon, Jumat (17/06/2016) mengatakan, Pemerintah Kota Ambon termasuk DPRD dalam fungsi pengawasan sangat lemah, sebab itu DPRD akan lakukan evaluasi bersama terkait predikat yang masih  didapatkan dari penilaian wilayah, wajar dengan pengecualian (WDP).

“Terkait dengan WDP 2016, ini sudah menjadi catatan dari  2015, walau di tahun itu Kota Ambon harus keluar sebagai WTP, tetapi kelemahan yang disampaikan Pemerintah Kota terkait pengelolahan aset itu masih indaktor,” jelasnya.

Yang paling terpenting pemerintah kota harus berani mengambil langkah untuk melihat pemeriksa, dalam hal ini inspektorat untuk melakukan pemeriksa keuangan daerah pada seluruh  keuangan daerah, dan ini menjadi catata penting bagi inspektorat.

Ditambahkan, kenapa juga saat ini kita harus malu, banyak kabupaten lain mendapatkan penilaian WTP, misalnya Maluku Tengah, Kota Tual, tetapi kita kembali pada daerah ini, kurang transparan apa, system keuangan Kota Ambon adalah sistem pelayanan terbuka yang sudah dilakukan oleh pemerintah, hanya saja ada kelemahan yaitu pengelolah asset. Olehnya itu, inspektorat dan SKPD terkait yang dalam hal ini pengelolah keuangan daerah, baik itu diseluruh SKPD, terutama Dispendak bahkan keuangan dan Aset, kita harus melihat hal ini secara bersama.

“Ini bukan saja kelemahan Pemerintah Kota, ini juga DPRD kota Ambon, merasa lemah dalam hal ini, sebab itu ketika 2017 nanti, kita tidak harus berada dalam posisi WDP terus menerus, kita harus bekerja keras agar Ambon keluar dari posisi tersebut.  Kami berharap ke depan dan akan bersama-sama, melihat ha ini,” kata Tamaela.

Tamaela berharap, DPRD Kota Ambon, bisa bekerja sama agar melakukan fungsi kontrol, pengawasan, bahkan fungsi anggaran itu, dan juga kepada Wali Kota Ambon, untuk mempertegas seluruh Sumber Daya Manusia yang ada di inspektorat maupun asset, karena aset 2015 merupakan salah satu indakator penghalang, untuk ambon menjadi WTP di tahun 2016.

“Jika suatu daerah menjadi WTP maka, daerah itu akan mendapatkan bonus, Dua puluh miliar, jika mencapi angka WTP, dan jika kita bekerja keras dan mendapat posisi WTP itu maka kita, bisa menggunakan pendapatan itu,untuk pembangunan daerah di Kota Ambon untuk menjadi lebih baik,” tutupnya. PM-01/ELO

BERBAGI

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY