Tabir Kebohongan Gunung Botak Terbongkar

Tabir Kebohongan Gunung Botak Terbongkar

1221
0
BERBAGI
Kondisi sebagian besar Gunung Botak di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku telah hancur akibat penambangan emas secara liar seperti pada Minggu (8/11). Seorang petambang sedang memberikan kode kepada petambang yang lain. Lebih dari 1.000 orang tewas akibat kecelakaan kerja dan dibunuh sesama petambang serta banyak warga setempat terpapar merkuri yang digunakan untuk mengolah hasil tambang. Kompas/Fransiskus Pati Herin (FRN) 08-11-2015

AMBON,POROSMALUKU.com – Rapat Komisi B dengan mitra seputar penanganan gunung botak akhirnya mampu membongkar kebohongan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sebut saja, Biro hukum.

Biro Hukum Sekretariat Daerah Maluku selaku instansi yang membuat segala bentuk perjanjian kerjasama dan Momerandum of Understanding (MoU) PT. Buana Pratama Sejahtera (BPS) untuk pengangkutan sedimen mercuri dan sianida Gunung Botak di Kabupaten Buru diduga hanya untuk menguntungkan perorangan.

Ketua Komisi B DPRD Maluku, Reinhard Toumahuw dalam rapat tersebut mematahkan pernyataan yang disampaikan oleh perwakilan Biro Hukum sebut saja Hendra Herawan.

Hendra Herawan yang ditanyakan komisi seputar perjanjian kerjasama dan MoU PT BPS, malah kembali menghadang para wakil rakyat dengan mengacuh pada Undang-Undang (UU) No.23 tahun 2014 pasal 101 huruf (i) yang menjelaskan pengawasan DPR memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan pihak ketiga tanpa membebani masyarakat dan daerah/provinsi.

Merasa kesal, Mantan Ketua DPRD Kota Ambon itu langsung meminta agar yang bersangkutan (Hendra-red)berhenti berbicara lantaran nantinya menabrak isi yang ada pada perjanjian kerjasama yang telah dibuat oleh Biro Hukum No. 543/396.1/DESDM dan No. 004BPs/X/2015 tanggal 21 oktober 2015 yang ditandatangani oleh Gubernur Maluku.

“Kami menilai,kelihatannya pihak-pihak biro hukum sengaja memberikan kelonggaran kepada pihak kedua ini untuk mengelola emas di gunung botak, hal ini juga terlihat pada hak dan kewajiban yang tertuang dalam MoU dan perjanjian kerjasama yang menerangkan apabila dalam pengangkutan sedimen terdapat kandungan material emas maka pihak kedua berhak mengelola material tersebut,”jelasnya.

Selain itu, Politisi PDIP juga menduga, Biro hukum sengaja mengibuli Gubernur Maluku, Said Assagaff selaku pimpinan daerah. Sementara itu,Anggota Komisi B DPRD Maluku Melkianus Sairdekut meminta agar komisi secepatnya memutuskan masalah tersebut, sembari mengusut ketidakberesan dalam MoU.

“Bagi saya dalam jangka waktu yang terlalu lama komisi harus memutuskan masalah ini sehingga menjadi terang menderang di masyarakat, karena saya lihat ada ketidakberesan yang sengaja yang dimainkan. Bagi saya kelemahan dari perjanjian tersebut adalah target angkut material telah ditetapkan tapi tidak menerangkan berapa banyak material yang harusnya diangkat. HEN

BERBAGI

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY