Skandal Mark-Up Kantor Bank Maluku di Surabaya, Walang Aspirasi Minta Pertanggungjawaban Assagaff-Louhenapessy

Skandal Mark-Up Kantor Bank Maluku di Surabaya, Walang Aspirasi Minta Pertanggungjawaban Assagaff-Louhenapessy

1386
0
BERBAGI

AMBON,POROSMALUKU.com- Pasca penetapan Idrus Rolobessy dan Pedro Tentua sebagai tersangka pembelian kantor cabang Bank Maluku di Surabaya senilai 54 milyar oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku belum lama ini, Kini Walang Aspirasi yang diketuai oleh Kristian Sea meminta agar Gubernur Maluku Said Assagaff dan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy untuk bertanggungjawab. Desakan ini diberikan lantaran kedua petinggi daerah itu terlibat langsung dalam menandatangani surat kesepakatan pengadaan lahan dan pembelian gedung yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur itu.

“Untuk diketahui, pengadaan lahan dan bangunan kantor PT Bank Maluku cabang Surabaya di Surabaya Jawa Timur sebelumnya dianggarkan senilai Rp 45 miliar, namun terjadi mark up hingga mencapai Rp 54 miliar, mereka yg terlibat lansung dalam menandatangani surat Kesepakatan pembelian gedung dan lahan Bank Maluku di Surabaya. Selain iti, mereka adalah pemilik saham terbesar di bank Maluku itu, jadi mereka tau betul tentang masalah tersebut,” ujar Sea kepada Wartawan di Ambon, Kamis (31/3).

Dikatakannya, dalam setiap keputusan yang diambil oleh pihak Bank Maluku, selalu ada konfirmasi langsung yang dibangun bersama antara kedua kepala Daerah tersebut, dan mereka pun merekomendasikan dalam proses pembelian lahan dan Gedung Bank Maluku -Maluku Utara Cabang Surabaya itu.

“Kita memberikan apresiasi kepada kejaksaan tinggi Maluku yang suda bekerja secara maksimal dalam memberantaskan tindak pidana korupsi di Provinsi Maluku, terkhusus dalam kasus pembelian lahan dan kantor cabang Bank Maluku di surabaya, Jawa Timur itu”tandas sea yang juga adalah fungsionaris DPD KNPI kota ambon itu.

Menurutnya, pihak kejaksaan harus mengusut aliran dana misterius yang hingga kini masih diselidiki, , sedangkan dana itu di titipkan oleh masyarakat maluku untuk dapat menunjang kehidupan yang layak terhadap masyarakat kedepan lewat tabungan mereka di bank milik daerah itu, “Namun kenapa bisa di nikmati oleh sekelompok orang dan ikut dimanfatkan oleh para pemegang saham terbesar, dalam hal ini, orang nomor satu Maluku dan Kota Ambon, untuk itu, Kejati Maluku harus bergerak cepat untuk membongkar kasus sehingga tidak lagi berlarut-larut,”katanya.

Disamping itu, menurut Sea. Penetapan kedua oknum tersebut merupakan sebuah babak baru yang dibuka oleh Kejati untuk membongkar skandal tersebut hingga keakarnya.

“Penetapan dua orang mantan petinggi bank plat merah itu merupakan langka maju bagi Kejati Maluku untuk membongkar keterlibatn para Kepalah Daerah yang di duga terlibat lansung dalam kasus tersebut. Kami berharap sangat bahwa dengan keberangkatan tim Penyidik yang dipimpin Kasipidsus Kejaksaan Tinggi Maluku ke Surabaya itu guna melakukan pemeriksaan fisik terhadap Gedung kantor Cabang di Jalan Darmo Nomor 05 Surabaya untuk pengembangan terkait kasus dimaksud yang diduga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp7,6 miliar itu,” ungkapnya. RELL

BERBAGI

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY