Rolobessy – Tentua Resmi Jadi Tersangka Bank Maluku

Rolobessy – Tentua Resmi Jadi Tersangka Bank Maluku

427
0
BERBAGI

AMBON,POROSMALUKU.com – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku akhirnya secara resmi menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan mark-up pengadaan lahan dan gedung kantor Bank Maluku cabang Surabaya, yang terletak di jalan Darmo nomor 51, tahun 2014, senilai Rp 54 M.

Meskipun telah menetapkan dua tersangka, pihak-pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut jangan dulu tidur nyenyak.

Pasalnya, penyidik masih terus menelusuri aliran dana senilai Rp 54 M yang disebut-sebut mengalir ke sejumlah pihak diluar Bank Maluku, termasuk kantong beberapa pejabat setempat.

Dalam penyidikan yang dilakukan selama sebulan, jaksa akhirnya menetapkan Direktur Umum PT Bank Maluku-Maluku Utara Idrus Rolobessy dan Kepala Divisi (Kadiv) Renstra dan Korsek, Pedro Tentua sebagai tersangka, dalam konfrensi perss yang digelar Selasa (29/3) pukul 18.00 Wit di aula lantai 2 kantor Kejati Maluku.

Mereka diduga terlibat secara langsung dalam proses pengadaan dan pembelian Kantor Cabang PT.BM Surabaya itu.

“I.R dan P.T ditetapkan sebagai tersangka melalui surat penetapan bernomor: 417/S.1/Fd.1/03/2016 tertanggal 29 Maret 2016,” ungkap Aspidsus Kejati Maluku, Victor Saud dihadapan sejumlah wartawan.

Dalam kasus ini, penyidik telah menyita sejumlah dokumen dan uang sebesar Rp 262 juta dari beberapa pihak yang ikut menikmati aliran dana tersebut.

Saud yang menjabat Aspidsus sejak 15 Maret ini mengungkapkan, diperkirakan kerugian negara dalam kasus pengadaan kantor dan lahan PT BM, mencapai Rp 7,6 M. Selain dikenakan pasal korupsi, Kedua tersangka juga akan dikenakan pasal tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Mantan Kajari Sragen ini menegaskan, tim penyidik yang telah dibentuk dalam jangka waktu 2-3 tiga hari kedepan akan segera bergerak cepat melakukan pemeriksaan fisik gedung kantor Bank Maluku di Surabaya. Hal ini dilakukan untuk menjerat tersangka lainnya, yang ikut menikmati aliran dana bank milik daerah Maluku tersebut.

“Untuk sementara, pelaku materiil kami bebankan kepada 2 tersangka ini, dan kami akan tetap menelusuri aliran dana yang diduga kuat mengalir ke pihak luar Bank Maluku ,”tukasnya.

Terkait penahanan terhadap kedua tersangka, Saud menjelaskan masih belum dilakukan karena akan disesuaikan dengan kebutuhan.

“Bisa saja kami akan tahan pada tahap 2, namun itu masih dalam pertimbangan,”ucapnya.

Menyoal, kemungkinan pemeriksaan terhadap kepala daerah yang diduga ikut terseret dalam perkara tersebut, Victor menyatakan, siapapun dia yang nantinya dalam proses penyidikan diduga turut serta, tidak menutup kemungkinan bakal ikut di periksa.

“Ya siapa pun kalau diduga terlibat di kasus pengadaan Kantor BM Surabaya itu, maka tidak menutup kemungkinan mereka juga pasti diperiksa oleh penyidik,” pungkasnya.

Sementara itu, dugaan penyimpangan pengadaan lahan dan gedung kantor PT.BM di Surabaya terlihat dari pembeliannya yang seharusnya diurus Kepala Divisi (Kadiv)) Umum, Eddy Sanaky, tetapi diambil alih oleh Kadiv Renstra, Petro Tentua. Harga promosi yang ditampilkan di internet senilai Rp 45 miliar, namun di-mark up mencapai Rp 54 miliar.

Selain itu, merekayasa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 13 November 2014 sebagai dasar untuk pembelian gedung kantor cabang di Surabaya yang dilakukan pada 17 November 2014. Padahal RUPS baru dilakukan pada tanggal 31 Desember 2014.

Begitu pun, transaksi pembayaran gedung senilai Rp 54 miliar dilakukan dengan orang yang tidak jelas alias makelar, dan bukan pemilik. Aset juga belum bisa diakui karena sertifikat hak milik tidak jelas. Sertifikat yang diperoleh hanya Hak Guna Bangunan (HGB), sehingga berpotensi menimbulkan kerugian.

Penyimpangan lainnya adalah dana Rp 54 miliar tidak dianggarkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB), dimana seharusnya hanya Rp 4 miliar. Dengan demikian, terjadi penyimpangan dari ketentuan BI sesuai Surat Edaran BI No: 15/7/DPNP, tanggal 8 Maret 2013 tentang pembukaan jaringan kantor bank umum berdasarkan modal inti, investasi, pembangunan gedung kantor dan inventaris yang menetapkan maksimal Rp 8 miliar untuk pembukaan kantor cabang bagi bank memiliki modal inti di bawah Rp 1 triliun.

Berbagai dugaan penyimpangan ini ditemukan oleh Lembaga Auditor Independen Hendrawinata Eddy Siddharta dan Tanzil saat melakukan audit laporan keuangan PT Bank Maluku pada 31 Desember 2014. HEN

BERBAGI

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY