Ranperda P2KPK Masuk Tahapan Finishing

Ranperda P2KPK Masuk Tahapan Finishing

44
0
BERBAGI

Ambon, Porosmaluku,com – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh (P2KPK) rupanya telah memasuki tahap penyelesaian pembahasan.

Hal ini di sampaikan oleh Ketua Pansus III DPRD Kota Ambon, Leonora Far-Far kepada wartawan di Baileo Rakyat Belakang Soya Ambon, Jumat (13/01/2017). Saat ini Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kota Ambon sedang melaksanakan uji publik yang melibatkan seluruh Stakeholder dan Masyarakat yang punya kepentingan.

“Pekan depan Kita akan mengundang seluruh SKPD yang berkepentingan atas penyelenggaraan perda dimaksud include didalamnya LSM dan masyarakat yang bermukim di daerah sekitar untuk diuji publik,”ujar Far-Far.

Far-far mengatakan, ranperda ini dianggap penting dalam pelaksanaan kelanjutan pembangunan di Kota Ambon. Karena dalam Ranperda tersebut, Pansus tidak hanya fokus pada kuantitas wilayah yang telah di SK-kan oleh Walikota tahun 2014 lalu tentang kawasa kumuh, namun Pemerintah kota akan konsen terhadap penyelesaian masalah wilayah kumuh sehingga dapat mendukung target pemerintah pusat di tahun 2019 mendatang.

“Dalam perda ini kita tidak hanya terfokus pada kuantitas wilayah kumuh yang telah di SK-kan oleh pemerintah kota, namun akan mengatur secara luas sehingga mendukung program pemerintah pusat hingga tahun 2019 yakni Indonesia bebas wilayah kumuh,”jelasnya.

Dirinya menambahkan nantinya dalam uji publik tersebut, jika terdapat masukan dari LSM dan masyarakat nantinya akan ditampung sebagai aspirasi masyarakat sehingga dapat memboboti perda dan kesempurnaannya.

Selain itu, guna memfinalisasi perda tersebut, Pansus telah merevisi beberapa item diantaranya pada konsideran mengingat dan menimbang lantaran ada beberapa aturan yang tidak relevan yang didrop bahkan judul yang perlu penyesuaian sehingga terjalin konektivitas isi dan judul perda.

“Pada konsideran menimbangan dan mengingat ada beberapa yang kita kurangi karena ada aturan yang tidak relevan. Disamping itu, judul perda harus samakan sehingga terjalin kesamaan dengan isi perda,”ungkapnya. (Ello)

BERBAGI

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY