Raja Tawiri Tak Tahu Penjualan Lahan di Wilayahnya

Raja Tawiri Tak Tahu Penjualan Lahan di Wilayahnya

130
0
BERBAGI

Ambon, Porosmaluku,com – Raja Negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Yacob Nacolas Tuhuleruw mengaku dirinya tidak tahu-menahu soal transaksi pembelian lahan yang dilakukan oleh Balai Pelaksana Jalan dan Jembatan Nasional (BPJN) IX Wilayah Maluku- Maluku Utara dengan Pemilik Lahan Hendro Lengkong.

Hal ini disampaikan oleh Tuhuleruw, Kepada Jaksa Penyidik Kejati Maluku Irkham Ohilulun saat diminta keterangan selaku saksi dalam kasus Korupsi Anggaran sebesar 3 Milyar yang bersumber dari APBN tahun 2015 untuk pembelian lahan seluas 4000 meter persegi yang melibatkan pihak BPJN Maluku- Malut.

Informasi yang diterima dari pihak Kejati Maluku, Samy Sapulette, Rabu (18/01/2017) menjelaskan, Raja Negeri Tawiri mengatakan jika dirinya tidak dilibatkan dalam proses transaksi jual beli. Padahal, dia adalah Raja di Tawiri yang mempunyai hak untuk mengetahui hal-hal yang terjadi diwilayahnya.

“Dia mengaku kalau dirinya tidak tahu menahu soal jual beli lahan seluas 4.485 meterpersegi antara Hendro dan pihak BPJN karena dirinya tidak dilibatkan,”ungkapnya

Dirinya mengatakan Tuhuleruw digarap penyidik Korps Adhyaksa sejak pukul 09,30 wit hingga pukul 12,00 wit tersebut dan di cecar  11 pertanyaan selama pemeriksaan.

“Ada sebelas pertanyaan tadi yang disampaikan kepada yang bersangkutan terkait proses jual beli lahan tersebut,” ujarnya.

Sementara itu Raja Tawiri tidak sendirian saat diperiksa. Kejati juga mengorek keterangan dari Kepala Kewang dikawasan tersebut.

Saat dimintai keterangan Kepala Kewang, Frelek Helaha, kurang lebih selama satu jam. Dan dicecar 11 pertanyaan juga oleh penyidik seputar lahan tersebut.

“Jadi Kepala Kewang ini adalah orang yang diminta untuk mengukur luas lahan yang di jual Hendro Lengkong kepada BPJN,”terangnya

Setelah dua saksi tersebut, penyidik juga telah mengagendakan pemanggilan kepada sejumlah pihak  terkait untuk dimintai keterangan lebih lanjut guna mencari unsur dua alat yang mengarah kepada pihak-pihak yang nantinya dijadikan tersangka.

“Masih ada lagi pihak-pihak terkait yang nantinya dipanggil untuk dimintai keterangan,”pungkasnya.

Sejauh ini, Penyidik Kejati Maluku telah memanggil setidaknya lima orang untuk dimintai keterangan seputar kasus dugaan korupsi pengadaan lahan seluas 4.485 meter persegi oleh BPJN dengan nilai anggaran senilai Rp. 3 miliar. (PM-05)

BERBAGI

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY