Penundaan Sebagian DAU oleh Kemenkeu Didukung DPRD Maluku

Penundaan Sebagian DAU oleh Kemenkeu Didukung DPRD Maluku

171
0
SHARE

AMBON, Porosmaluku,com – Penundaan penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap 169 daerah di Indonesia termasuk 3 daerah di Maluku yakni Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara dan Maluku Barat Daya (MBD) kian didukung oleh DPRD.

Ketua Komisi A DPRD Provinsi Maluku, Melky Frans yang dikonfirmasi media ini, Senin (29/8) usai menghadiri acara pembukaan Musda Partai Golkar mengaku mendukung langkah pemerintah pusat dalam melakukan penundaan DAU.

“Jadi benar apa yang diambil oleh pemerintah pusat terhadap daerah yang DAU-nya ditunda. Bagi saya, pemerintah daerah setempat yang salah dalam mengelola keuangan daerah, padahal uang yang diberikan untuk dan demi kesejahteraan masyarakat,”ujar Frans.

Frans menilai Pemerintah Daerah yang ditunda penyaluran DAU-nya tidak mampu dalam mengelola managemen keuangan daerah yang dialokasikan oleh pemerintah pusat.

Menurut Politisi Demokrat ini, pemerintah lewat aturan baru yang berlaku mengamanatkan setiap pengelolaan DAU dalam bentuk APBD yang tidak sempat dikelolakan itu dipotong oleh negara dan akan diberikan dalam DAU tahun berikutnya.

“Jadi benar, kalau tidak mampu maka negara harus memberikan punishmen kepada daerah yang bersangkutan sehingga ada efek jera,”tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) menunda penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap 169 daerah di Indonesia. Penundaan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 125/PMK.07/2016, yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 16 Agustus 2016.

“Penentuan daerah dan besaran penundaan penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud, didasarkan pada perkiraan kapasitas fiskal, kebutuhan belanja, dan posisi saldo kas di daerah pada akhir tahun 2016, yang dikategorikan sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi, dan sedang,” bunyi Pasal 1 ayat (2) PMK itu.

Menurut PMK itu, Dana Alokasi Umum yang sebagian penyalurannya ditunda itu dapat disalurkan kembali pada Tahun Anggaran 2016 dalam hal realisasi penerimaan negara mencukupi.

Dalam hal penyaluran kembali sebagian Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud tidak dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2016, menurut PMK ini, Dana Alokasi Umum yang penyalurannya ditunda, diperhitungkan sebagai kurang bayar untuk dianggarkan dan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Berdasarkan penundaan penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud, diharapkan Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian Dana Alokasi Umum pada pendapatan dan belanja tanpa menunggu Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 4 PMK Nomor: 125/PMK.07/2016, yang telah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekatjahjana pada 16 Agustus 2016 itu. (Rell)

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY