PDAM Miliki 4.000 Pelanggan Gelap

PDAM Miliki 4.000 Pelanggan Gelap

51
0
BERBAGI

Ambon, Porosmaluku,com – Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) kota Ambon, memiliki 4.000 pelanggan gelap alias tidak tercatat dalam data base. Dari 11 ribu pelanggan yang tercatat, hanya memiliki 7.000 pelanggan aktif.

sejauh ini penataan pelanggan PDAM belum tertata dengan baik, pasca konlik sosial yang melanda kota Ambon pada tahun 1999 lalu. Sehingga harus dibenahi bersama oleh pemerintah serta masyarakat selaku pelanggan, kata Dirut DSA dan Plt PDAM kota Ambon, Alfons Tetelepta.

“Dengan melihat hal ini, kami akan menata ulang oleh administrasi pelanggan PDAM sendiri. Pelanggan yang tercatat itu berkisar 11 ribu, tetapi yang aktif itu hanya 7.000. Sisanya sudah hilang, atau berpindah tempat dan dijadikan pengungsi, Jadi harus ditata secara adminitsratif. Karena itu merupakan pembebanan yang dialami PDAM dengan jumlah kerugian yang lebih besar,” pungkas Tetelepta, kepada awak media, usai melakukan pembahasan dengan Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Ambon terkait revisi Perda Pernyataan Modal Pemerintah Kota Ambon kepada PDAM, Selasa (15/11).

Menurutnya, kerugian tersebut tidak mungkin akan dibayarkan. Karena seluruhnya akan diputihkan sesuai instruksi pemerintah pusat. Sehingga target yang diharapkan 80 persen dalam bentuk pelayanan pelanggan oleh PDAM, tidaklah mudah. Karena yang pertama harus dilakukan adalah penataan pelanggan.

“Target 80 persen tidaklah semudah yang diharapkan. Karena membutuhkan proses yang lama. Apalagi ini akibat konflik lalu, maka sangat membutuhkan waktu lama. Tetapi PDAM tetap berkontribusi. Dimana tahun ini kita telah menyumbang Rp.250 juta kepada pemerintah kota dalam bentuk Pemasukan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.

Ditambahkan, peningkatan pelayanan harus didukung dengan lokasi area atau sumber air yang dibangun lewat pemerintah daerah. Agar ditahun kedepan, dapat menjamin pelayanan ke masyarakat kota Ambon. Makanya dibutuhkan regulasi lewat revisi peraturan daerah.

“Jadi yang perlu diperhatikan juga adalah sumbernya yang harus dibangun. Dan dimiliki oleh pemerintah dalam bentuk perda,” cetusnya.

Ditempat yang sama, Ketua Pansus II DPRD Ambon, Jusuf Latumeten menambahkan, Pansus mendorong agar PDAM di tahun berikutnya dapat membenahi sumber air. Dan ditahun berikutnya harus memiliki master plan dalam proses perlindungan sumber air.

“Tadi rapat kita terkait Perda tentang pernyataan modal pemkot ke PDAM, terkait pasal di pasal 4 ayat 3 dan 4. Makanya pansus mendorong untuk bagaimana pasal itu bisa dibahas terkait nominalnya. Dan setelah pembahasan, di tahun berikutnya penyertaan modal hanya dengan kekuatan APBD kota Ambon. Tetapi langkah yang diambil untuk perencanaan 2017 adalah benahi lokasi sumber air. Dan Pansus berharap, ada master plan untuk bagaimana proses perlindungan sumber air,” ucap Latumeten.

Politisi asal Demokrat ini menilai, jika sumber air atau daerah resapan dapat dibenahi maka masalah instalasi yang rancu dapat diperbaiki. Dan DSA dan PDAM harus berkoordinasi, agar target yang diharapkan dapat terjawab.

“Jika 80 persen dapat dicapai, mungkin bisa imbang. Dan ini menjadi tanggung jawan PDAM lewat Pemerintah kota selaku pemilik perusahan daerah. Itu yang kita harapkan,” pintanya. (GL)

BERBAGI

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY