Melkias Kecewa Sikap Pemprov Maluku

Melkias Kecewa Sikap Pemprov Maluku

4
0
BERBAGI
Melkias Kecewa Sikap Pemprov Maluku

AMBON, POROSNALUKU.COM : Ketua Komisi A DPRD Provinsi Maluku Melkias L Frans mengaku kecewa terhadap sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku yang tidak melibatkan DPRD Maluku dalam sebuah rapat bersama yang melibatkan delapan kementerian termasuk Pemprov Maluku, Sekda Maluku dan SKPD Pemprov Maluku, terkait penetapan dan keputusan presiden atas penunjukkan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) sebagai lokasi pembangunan seluruh fasilitas kilang gas alam cair (LNG) Blok Masela.

Tak hanya merasa kecewa, Politisi dari Partai Demokrat itu juga mengingatkan kepada Pemprov Maluku agar segala ketentuan yang menyangkut Blok Masela, dari regulasi penetapan hingga keputusan pengelolaan Blok Masela harus melibatkan DPRD Maluku.

Menurut Melkias, Bila pengoperasian Blok Masela telah berjalan, maka dipastikan bukan hanya Pemprov Maluku yang memiliki kewenangan dalam pengawasan namun masih ada sejumlah instansi pemerintah terkait lainnya yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan yang sama termasuk DPRD Maluku. “Seperti ini juga saya kecewa. Masa keputusan sebesar ini DPRD Maluku tidak dilibatkan. Ini warning bagi Pemprov jangan atur-atur sendiri,” kata Melkias kepada wartawan di ruang Komisi A, Kantor DPRD Maluku, Senin (2/4).

Melikas menjelaskan, Plt Gubernur Maluku Zeth Sahuburua maupun Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku semestinya juga mengundang DPRD Maluku jika mendapat undangan rapat bersama dari pemerintah pusat, bila rapat tersebut memiliki kaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau dalam tahap penyelesaian di DPRD Maluku terutama di Komisi A.

“Mestinya Plt Gubernur, Sekda kalau dapat undangan seperti ini mesti mengundang DPRD Maluku. Tidak bisa DPRD tidak tahu menahu apa-apa tentang keputusan yang diambil Pempus,” kata Melkias lagi. Melkias pun melayangkan keberatan karena menurutnya, keputusan-keputusan besar seperti keputusan presiden atas penetapan Kabupaten MBD sebagai kawasan pengelolaan Blok Masela, baru diketahui DPRD Maluku setelah adanya pemberitahuan dari lingkup SKPD. “Memang kita DPRD ini, SKPD tahu baru memberitahu kita?. Ini tanda-tanda gaduh antara Pemprov dengan DPRD Maluku,” ungkapnya (PM-02)

BERBAGI

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY