Maluku Salah Satu Daerah Prioritas Program Kemendikbud

Maluku Salah Satu Daerah Prioritas Program Kemendikbud

31
0
SHARE

Ambon, Porosmaluku,com – Provinsi Maluku, merupakan salah satu Daerah, yang menjadi prioritas dalam program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam melakukan pemerataan pendidikan di Indonesia Timur.

Program tersebut adalah program pemerataan pendidikan yang bermutu dan berkualitas.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, pada Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan dengan peserta dari Dinas Pendidikan dan Pengawas Sekolah di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Maluku, Kamis (23/2/2017).

“Saya melihat Maluku yang paling siap untuk diajak kerja keras memajukan pendidikan,” Kata Mendikbud.

Menurut Mendikbud, investasi di bidang pendidikan adalah investasi yang paling menguntungkan dibandingkan investasi di sektor lain. Menteri Muhadjir berpesan kepada pemerintah daerah agar berani berinvestasi di sektor pendidikan, namun ia mengingatkan kedisiplinan dalam pengelolaan anggaran.

“Kita yang mengelola pendidikan harus bisa memberikan keteladanan dalam moral dan integritas. Jangan sampai ada penyalahgunaan kewenangan dan jabatan,” pesan Mendikbud.

Menteri Muhadjir menjelaskan Daerah Maluku akan menjadi Daerah yang Mutu Pendidikan sangat tinggi, jika pemerintah Daerah melakukan investasi di bidang Pendidikan. Daerah Maluku juga Daerah yang paling siap untuk memajukan Pendidikan di Negara ini.

“Kita fokus pada Provinsi Maluku dengan program pemerataan pendidikan yang bermutu dan berkualitas, dengan menyiapkan sara-prasaran dalam Dunia Pendidikan,” ujarnya.

Sementara itu Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad, mengatakan sesuai data Kemendikbud, beberapa kabupaten/kota di wilayah Maluku sudah menuntaskan wajib belajar sembilan tahun.

“Ke depan, Dirjen Dikdasmen, berharap agar Dinas Pendidikan dapat melakukan pendataan anak-anak usia sekolah yang tidak atau belum bersekolah, khususnya di wilayah terpencil,” ungkapnya.

Kalau tidak ada sekolah, kami siap membantu membangun sekolahnya, nanti asramanya juga kami siapkan. Kami mohon agar KIP dapat didukung dan dikawal.

Dirjen Dikdasmen menyampaikan tiga hal yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pertama terkait pengelolaan Guru dan Kepala Sekolah. Hamid berharap agar Dinas Pendidikan dapat melakukan inventarisasi guru di perkotaan dan di wilayah terpencil.

“Perhatikan kompetensi dan keterampilannya. Kepala Sekolah wajib dipilih melalui seleksi,” ujarnya.

Kedua terkait peningkatan fasilitas belajar. Pemerintah pusat akan meningkatkan kualitasĀ  fasilitas pendidikan dasar di seluruh Indonesia.

“Bayangkan, empat puluh persen SD tidak memiliki perpustakaan. Dan sekitar enam puluh persen tidak memiliki toilet yang layak. Kita akan fokus pada penyediaan kedua fasilitas itu,” ungkap Hamid.

Hal ketiga yang menjadi perhatian Kemendikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah kualitas belajar dan mengajar. Hamid mendorong penguatan peran pengawas sekolah baik dalam pengawasan kualitas belajar dan kualitas kelembagaan pada satuan pendidikan.

Terkait penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengalihkan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten/kota ke propinsi yang efektif berlaku pada tahun 2017, Dirjen Dikdasmen menyampaikan hal tersebut hendaknya tidak membatasi kebersamaan dalam memajukan pendidikan.

Senada dengan Dirjen Dikdasmen, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Clemens Welafubun, optimistis kerja sama pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi akan memajukan pendidikan di Maluku.

“Kita akan fokus pada penyiapan mutu lulusan yang siap bekerja di sektor-sektor prioritas (kelautan/perikanan dan pariwisata),” ujar Clemens. (PM-05)

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY