Kunjungan Menteri Bawa Motivasi Bagi ASN

Kunjungan Menteri Bawa Motivasi Bagi ASN

27
0
BERBAGI

Ambon, Porosmaluku,com – Dengan kunjungan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, di Provinsi Maluku, Kota Ambon membuat Pemerintah Maluku semakin termotivasi terkait dengan kebijakan kompetensi dan pengembangan ASN agar lebih profesional lebih berkualitas sehingga terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

“kebinekaan dalam satuan daratan di maluku dibumi raja-raja semakin kokoh dan kokohan ini adalah wujud tekad dalam menjaga demokrasi indonesia,” Kata Gubernur Maluku Ir Said Assagaff dalam pertemuan bersama Menpan RB dengan seluruh ASN Pemprov Maluku di Islamic Center, Senin (5/12/2016).

Secara umum karakteristik Maluku adalah laut yang punya jumlah pulau besar dan kecil diperkurakan 1340 pulau dengan luas daratan hana 7.6 persen danlautan 92.4 persen, sehingga sngat diperlukan sentuhan-sentuhan khusus terutama dari pemerintah pusat.

“Saat ini jumlah ASN di lingkup Pemprov Maluku sebanyak 4939 orang dan sesuai kebijakan Nasional maka tahun 2017 nanti akan dialihkan kurang lebih 6237 ASN dengan rincian dinas pendidikan 5865 dari guru SMA, kehutanan 336 orang, Dinas tenaga kerja 26 orang, Dinas ESDM 10 orang ini belum termasuk tambahan pegawai honor sebanyak 925 orang yang tersebar disejumlah dinas, badan dan biro,”jelasnya.

Lanjutnya, sampai dengan 31 desembr 2015 yang lalu jumlah ASN sacara keseluruhan di Provinsi Maluku adalah 56. 533 orang, meningkat 3.90 persen atau sejumlah 2300 orang dari jumlah ASN ditahun 2014. jumlah ASN yang banyak ini bisa disebut sangat relevan dengan kenyataan provinsi maluku karena ini pembangunan Maluku yang bercirikan kepulauan. dengan usaha meningkatkan sumber daya di sumber pendidikan.

“Terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk pemataan ASN, yang pertama pembangunan di pulau-pulau kecil di seribu pulau ini termasuk sangat tertinggal dan yang berbatasan dengn 3 negara tetangga sangat memerlukan kehadiran ASN di sektor pendidikan, pariwisata, kesehatan, pertanian, pertambangan dan migas,”ujarnya.

Dengan demikian diharapkan mungkin moratorium ASN harus di pikirkan kembalikan dengan memikirkan waktu untuk Maluku sebagai ketercualian karena terbatasnya ASN pada pulau-pulau ini sangat ikut menyulitkan Maluku dalam pertumbuhan satu wilayah atau pulau berikut peningkatan SDM melalui pendidikan dan sektor-sektor dasar lainnya.

“semoga dengan kehadiran bapak Menteri, saya berharap pegawai kontrak atau honor di maluku dapat diperhatikan termasuk pembiayaannya dan proses pengangkatan mereka menjadi hak yang penting, agar playanan publik dimaluku semakin lebih baik,”harapnya.

Pemerintah Provinsi Maluku, sudah koordinasi dengan wakil rakyat atau lemaga legistlatif namun sampai dengan saat ini, dari 3967 guru honor/non PNS baru terdapat 367 guru honor dan PNS yang dapat kami biaya Rp 1.015.000 per orang dibawah UMP tetapi mereka mau terima. sisanya belum dibiayai karna masalah keterbatasan anggaran. (PM-05)

BERBAGI

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY