KPK Telusuri Keterlibatan Pejabat di Maluku

KPK Telusuri Keterlibatan Pejabat di Maluku

88
0
BERBAGI

AMBON,Porosmaluku,com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini masih menelusuri keterlibatan beberapa oknum pejabat di Provinsi Maluku dalam kasus dugaan penyuapan anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Damayati Wisnu Putranti yang ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan beberapa waktu lalu.

Hal ini dijelaskan Basaria Panjaitan salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada wartawan Selasa (31/5/2016) di Ambon.

Diungkapkan Panjaitan, untuk kasus Damayanti, beberapa tersangka kini tengah menjalani proses persidangan antara lain, Damayanti Wisnu Putranty dan Abdul Khoir alias Abdul.

“Seperti teman teman media ikuti selama ini, beberapa tersangka kasusnya tengah bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan proses persidangannya hampir rampung,” beber Panjaitan.

Sedangkan beberapa tersangka lainnya yakni Amran Mustari, Budy Suprianto anggota DPR RI dari Fraksi Golkar dan salah satu anggota DPR RI dari fraksi PAN berinisial Andi Taufan Tiro hingga kini masih dalam tahapan pemberkasan.

“Diperkirakan dalam waktu dekat berkas tersangka lainnya akan diserahkan ke pengadilan Tipikor untuk disidangkan, “ ujar Panjaitan.

Menyinggung mengenai adanya dugaan keterlibatan beberapa oknum pejabat di Maluku dalam kasus tersebut, Panjaitan mengatakan. Hingga kini Komisi Pemberantasan korupsi masih terus menelusuri keterlibatan beberapa pejabat penting di Maluku.

Jika nantinya dari hasil penelusuran tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan adanya bukti-bukti keterlibatan mereka, maka sudah barang tentu akan langsung ditindaklanjuti.

“Kita lihat saja hasilnya lantaran Komisi Pemberantasan Korupsi masih terus menelusuri dugaan keterlibatan beberapa pejabat di Maluku dalam kasus ini,” bebernya.

Menyinggung mengenai kedatangannya ke Kejaksaan Tinggi Maluku, Panjaitan mengatakan. Kedatangannya ke Kejaksaan Tinggi Maluku adalah semata-mata untuk melakukan kordinasi.

Hal tersebut perlu guna menyinkronkan menyelaraskan penegakan hukum khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi.

“Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pendorong penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi tentu saja berkewajiban memberikan dorongan kepada intitusi penegak hukum lainnya dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Dan supervisi ini juga selain dilakukan di Kejaksaan Tinggi Maluku juga kami lakukan di Polda Maluku, “ pungkas Panjaitan. (HEN)

BERBAGI

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY