Komisi C Siap Rekomendasi Hukum Proyek Pasar Tiakur

Komisi C Siap Rekomendasi Hukum Proyek Pasar Tiakur

241
0
BERBAGI

AMBON,POROSMALUKU.com- Komisi C DPRD Maluku akhirnya siap memproses hukum proyek pasar tiakur milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Maluku di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) senilai Rp 10 milyar.

Hal ini disampaikan, Anggota Komisi C DPRD Maluku Francois Orno kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (22/3).

“Jadi setelah komisi turun melakukan pengawasan di Kabupaten MBD ternyata terlihat proyek tersebut jauh dari kesempurnaan,”ujar Orno.

Dia mengatakan, atas dasar kunjungan lapangan dalam rangka pengawasan itulah, dirinya bersama komisi akan melakukan rapat guna membahas rekomendasi hukum yang akan diberikan kepada pihak dinas maupun kontraktor pengerja.

Sementara itu, Semmy Letelay Anggota DPRD Maluku Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku VI meliputi Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Maluku Barat Daya juga mendesak pihak berwajib mengusut tuntas skandal dugaan korupsi pasar tiakur di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD)

“Saya meminta agar pihak berwenang mengusut tuntas dugaan skandal korupsi pada pasar tiakur,”ujar Semmy Letelay di Ambon.

Hal ini disebabkan ketidaktransparansi data yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Maluku kepada DPRD.

“Untuk itu, selaku Anggota DPRD Maluku yang berada di Komisi C menilai adanya ketidaktransparansi dari Indag tentang data pasar tersebut, bayangkan saja sudah dua kali dianggarkan tapi pekerjaan tidak selesai,”ungkapnya kesal.

Menurutnya alokasi untuk pembangunan pasar tersebut terbilang fantastis lantaran mencapai milyaran rupiah namun hingga kini tak kunjung tuntas. Pertama pada tahun 2012 lewat dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2012 sebesar Rp 5 milyar namun ada masalah lantas pekerjaan tersebut tidak bisa diselesaikan, kembali lagi lewat dana Sharing tahun 2015 Dinas Indag Maluku juga tidak bisa menyelesaikan proyek tersebut.

Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Maluku itu membeberkan adanya pengakuan konyol dari Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Indag Maluku, Bustaman Ohorella bahwa keterlambatan atau yang menjadi penghambat ketidak selesainya proyek tersebut karena krisis material lokal.

“Ini kan hal yang konyol, kalau terhambat material lokal maka tentunya semua struktur pembangunan berupa gedung perkantoran dan lainnya tidak mungkin ada di Tiakur. Saya berani bilang demikian karena Bustaman Ohorella tidak pernah turun kesana,”tegasnya.

Letelay menduga, Kabid PDN dan Indag membekingi kejahatan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang melaksanakan proyek tersebut.

“Saya menduga, jangan-jangan bapa-bapa di Indag ini membekingi kejahatan pihak ketiga atas proyek dimaksud. Masa kan proyek yang dikerjakan oleh kontraktor tersebut pada awalnya tidak tuntas kok pada anggaran sharing dana ini juga dipertahankan, ada apa dengan indag secara institusi ini,”pungkasnya. RELL

BERBAGI

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY