Komisi B Siap Kumandangkan Keterlibatan Nanlohy di GB

Komisi B Siap Kumandangkan Keterlibatan Nanlohy di GB

128
0
BERBAGI
Kondisi sebagian besar Gunung Botak di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku telah hancur akibat penambangan emas secara liar seperti pada Minggu (8/11). Lebih dari 1.000 orang tewas akibat kecelakaan kerja dan dibunuh sesama petambang serta banyak warga setempat terpapar merkuri yang digunakan untuk mengolah hasil tambang. Perintah Presiden Joko Widodo agar tambang itu ditutup belum dilaksanakan. Kompas/Fransiskus Pati Herin (FRN) 08-11-2015

AMBON,POROSMALUKU.com – Bukti keterlibatan Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Maluku Martha Nanlohy pada skandal gunung botak dengan melibatkan PT Buana Pratama Sejahtera (BPS) kian terang menderang. Pasalnya, Komisi B DPRD Maluku telah mengantongi sejumlah bukti saat melaksanakan kunjungan pengawasan di Gunung Botak Kecamatan Kayeli Kabupaten Buru belum lama ini.
Bahkan tak segan-segan, pihak Komisi B akan kembali mengundang sang kadis untuk dimintai klarifikasinya. Wakil Ketua Komisi B DPRD Maluku, Abdullah Marasabessy yang dikonfirmasi media ini, Senin (1/2) kemarin mengatakan ada sejumlah persoalan yang harus diklarifikasi oleh Kepala Dinas ESDM. Klarifikasi yang dimaksudkan yakni hasil temuan lapangan membuktikan adanya praktek inprosedural yang sengaja dimainkan kedua pihak ini dari sisi perencanaan.
“Sistem perencanaan sangat amburadul jika dilihat dari sisi Momerandum of Understanding (MoU) yang dibuat oleh pemerintah daerah dengan PT BPS yang dipercayakan untuk melakukan pengerukan sedimen mercury dan sianida di areal pertambangan gunung botak itu,”ujar Marasabessy.

Selain itu, pengamatan Komisi B terlihat pengerukan yang dilakukan oleh PT BPS pada bagian hulu, padahal seharusnya pengerukan sedimen yang terindikasi mercuri dan sianida banyak pada wilayah hilir. “Ini hal yang salah, menurut pengamatan kami mestinya mereka melakukan pengerukan di daerah hilir bukan pada daerah hulu sebab pada daerah hilir itulah seluruh material yang diambil dari gunung botak dilakukan proses perendaman sekaligus praktek penggunaan sianida dan mercuri untuk melepaskan kandungan emas dan pasir, padahal wilayah hulu itu jauh dari wilayah tempat proses,” jelasnya.
Politisi Partai NasDem Maluku ini mencurigai adanya bekingan orang asal pemerintah daerah yang membekingi PT Buana Pratama Sejahtera (BPS) yang tidak mengacuh pada literasin yang tercantum dalam MoU.

“Kami mencurigai, adanya mall praktek yang dilakukan oleh PT BPS dalam menjalankan tugas sesuai dengan MoU, bahkan kami menduga ada bekingan oknum tertentu,”tegasnya, sembari menambahkan, Komisi B telah mengantongi pasal dalam MoU yang menunjukkan fakta adanya konspirasi Kepala Dinas ESDM Maluku dengan PT BPS dalam kasus penataan gunung botak.
Dirinya menegaskan, Komisi B merencanakan akan mengeluarkan rekomendasi hukum atas kasus Gunung Botak ini, sehingga para pihak yang terlibat langsung dalam kasus tersebut. PET

BERBAGI

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY