Ketua MPH Sinode GPM Usulkan Perda Penataan Perbatasan Wilayah

Ketua MPH Sinode GPM Usulkan Perda Penataan Perbatasan Wilayah

34
0
SHARE

Ambon, Porosmaluku,com – Ketua MPH Sinode GPM, AJ. Werinussa saat meresmikan Gereja Imanuel OSM, Minggu (3/12/2016) mengusulkan agar kedepannya, DPRD sebagai wakil rakyat dapat membuat peraturan daerah terkait dengan penataan wilayah perbatasan, sekaligus harus ada sanksi tegas bagi para pelaku-pelaku konflik.

“Dari pihak Gereja kita usulkan agar wakil raakyat bisa membuat perda khusus untuk menata wilayah perbatasan sekaligus jadi sanksi tegas untuk pelaku-pelaku konflik. Karena sudah lama sekali konflik-konflik di Pelau Kailolo, Hitu, Wakal, di Saparua. Belum ada perda, kalau ada perda ketika terjadi konflik ada sanksi yang tegas dari rakyat Maluku,” katanya.

Dikatakan, sanksi perlu ada untuk mereka yang berkonflik, karena perlakuan yang menimbulkan konflik tidak sesuai dengan harkat dan martabat hidup orang basudara.

“Ini usulan gereja orang basudara bagi seluruh masyarakat Maluku. Supaya kedepan dapat ditindak lanjuti,” pintanya.

Werinussa juga mengatakan gedung gereja ini adalah bagian dari miniature pembangunan jemaat, karena melibatkan perhatian dan hati dari seluruh jemaat disini.

“Dalam pembangunan gereja kita. Ditengah kesulitan yang dialami gereja selama 9 tahun pembangunannya ini bisa diselesaikan. Inilah letak ujian kita,” jelasnya.

Dikatakan, gedung gereja sangat berarti bagi seluruh jemaat, namun ketahuilah ini adalah awal dari suatu kehidupan baru.

“Biasanya kalau mau masuk rumah baru itu, kita harus menata rumah, harus menata hidup lebih baru, karena rumah dalam tradisi orang Ambon adalah harkat dan martabat kita. Sama halnya dengan gedung gereja ini juga merupakan harkat kita, oleh sebab itu kita harus nampakan hidup yang baru, hidup harus saling mengasihi. Kasih kepada semua orang seperti dirimu sendiri ini pesan Kristus bagi jemaat yang hidup dalam keteladanan kristus. Orang harus bisa saling mengampuni dan memaafkan satu dengan yang lain,” pintanya.

Baginya dengan adanya penyambutan Gubernur dan Rombongan dengan musik totobuang dan hadrat, maka gereja ini telah menunjukan bahwa di acara yang sakral ini, gereja bersama-sama ingin mewujudkan konteks hidup orang basudara, dan juga misi Gubernur untuk menjadikan Maluku sebagai laboratorium kerukunan umat beragama.

“Hal lainnya yang perlu dipahami adalah, gedung gereja ini harus berbau manusia. Karena gereja yang suci adalah yang berbicara kehidupan manusia yang sebenarnya. Gereja harus berbau manusia dengan permasalahan manusianya. Itulah letak gereja yang sesungguhnya,” pungkasnya.

Senada dengan itu atas permintaan GPM untuk adanya perda, maka Gubernur Maluku Said Assagaff, menegaskan agar usulan tersebut segera di tindak lanjuti.

“Saya kira apa yang diminta oleh Ketua Sinode tadi untuk peraturan daerah akan kita kaji,” katanya. (PM-05)

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY