Huwae : Hasil Audit LSM CBA di Ragukan

Huwae : Hasil Audit LSM CBA di Ragukan

18
0
BERBAGI
Huwae : Hasil Audit LSM CBA di Ragukan

AMBON,POROSMALUKU.COM ; Ketua DPRD Maluku,Edwin Adrian Huwae kepada wartawan,di Joas Cafe jalan Said Perintah,Kelurahan Ahusen,kecamatan Sirimau,Kota Ambon, Kamis (1/07/2017) mengatakan data yang dipaparkan oeh Koordinator Hukum Center for Budjet Analysis (CBA) di ragukan .

Sesuai pernyataan Sadam Bustamal di sejumlah media,terkait potensi kebocoran anggaran dari 34 provinsi di Indonesia yang mencapai Rp.15.083.175.086.687,termasuk Maluku senilai Rp.821.814.307.032,jangan hanya asal ngomong tetapi harus ada penjelasan yang bertanggung jawb terkait kebocoran menyampaikan data yang tertanggungjawab ya mungkin,menjelaskan secara lebih objektif kebocoran ini terjadi dimana ujar Huwae.

“Kebocorannya dimana?itu berarti saya ragu, kami baru pulang pengawasan. Apalagi,sekarang dalam pembahasan LPJ Gubernur untuk laporan pertanggungjawaban gubernur tahun 2016,sampai hari ini tidak ada temuan itu.Rujukan kita hasil daripada audit BPK Sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan hasil pengawasan DPRD terhadap kinerja pemprov,kami tidak menemukan yang namanya kebocoran. Apalagi yang angkanya mencapai 820 miliar

Karena itu,harus bisa dijelaskan oleh CBA, agar lebih terperinci lagi kebocoran ini sektor yang mana.Apakah pada pemerintah provinsi,ataukah di kabupaten, berkaitan dengan anggaran transport daerah atau berkaitan dengan anggaran APBN, kepada instansi vertikal di Maluku.

Selain itu tandasnya ,ada banyak sektor yang mendapatkan dana dari pemerintah pusat.Ada APBD dan APBN.Yang kami tahu bahwa ,ini cuma dipublis saja angkanya tanpa disebutkan,kebocorannya dimana.Itu berarti Saya ragu.

Sementara Gubernur Maluku,Said Assagaff mengatakan,Lembaga CBA menghina DPRD dan BPK, karena nilai 800 milyar lebih itu nominal yang tidak sedikit ,Pemerintah Provinsi Maluku selalu bekerja sesuai koridor hukum serta diawasi ketat oleh Inspektorat daerah,BPK dan BPKP. Pemprov Maluku dalam dua tahun terakhir memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2015 dan 2016. (PM-02)

BERBAGI

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY