Hibah Tanah Lembah Argo, Masih Ada Klaim, Biro Hukum Diminta Inventarisir Nama

Hibah Tanah Lembah Argo, Masih Ada Klaim, Biro Hukum Diminta Inventarisir Nama

115
0
BERBAGI

AMBON, Porosmaluku,com – Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae meminta agar Biro Hukum Setda Maluku yang kini dipimpin oleh Hendri Far-Far untuk kembali menginventarisir sejumlah nama yang termasuk dalam daftar pengungsi asal Kabupaten Buru di Kawasan Lembah Argo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon

“Kami meminta agar Biro Hukum juga bisa turun ke lapangan dan menyelesaikan masalah. Karena hingga saat ini masih ada klaim dari Keluarga Simauw atas tanah tersebut,”ujar Huwae, Selasa (23/8).

Disamping itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Hamin Bin Thahir dalam menyikapi permasalahan tersebut secara tegas menginstruksikan kepada Biro Hukum untuk mengkajinya secara detail sebelum mendapatkan persetujuan DPRD Maluku.

Bukan hanya itu, jelang penetapan hibah, masih terdapat masalah terhadap pembagian tanah diluar jatah yang telah diukur sewaktu Sensus Program Nasional (Prona) yang digelar oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Dalam prona yang dilakukan, BPN Maluku mencatat sah sebanyak 291 Kepala Keluarga (KK), namun seiring berjalannya waktu ternyata tersisa 167 KK yang belum didata tanahnya namun masih bermukim pada Lembah Agro.

“Jadi kita sudah menggelar tinjauan lapangan dan ternyata masih ada masalah yang mengemuka. Buktinya masih terdapat 167 KK yang belum terdata oleh BPN, namun kita pastikan 167 kk itu juga akan ikut tercover dalam hibah tanah pemprov nantinya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Maluku, Richard Rahakbauw, akan segera memanggil Badan Aset Daerah bersama BPN Maluku untuk mencari jalan keluar terhadap masalah yang muncul itu.

“Kita akan koordinasikan dengan Badan Aset Daerah dan BPN untuk mencari solusi atas masalah ini. Hal ini disebabkan atas prona yang hanya menghitung 291 KK sementara 167 belum terdata, sehingga kemungkinan luas hektar yang diperlukan awal kurang dari 3 hektar akan bertambah menjadi 4,5 – 5 hektar,” terangnya.

Dia menambahkan, DPRD Maluku akan tetap mendesak pemerintah untuk mengakomodir 167 KK itu dalam data 458 KK hasil tinjauan Komisi A yang dipimpin langsung oleh Melkias Frans. (RELL)

BERBAGI

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY