Gubernur Izinkan Kejati Periksa Wakil Ketua DPRD MBD

Gubernur Izinkan Kejati Periksa Wakil Ketua DPRD MBD

17
0
SHARE
Gubernur Izinkan Kejati Periksa Wakil Ketua DPRD MBD

AMBON,POROSMALUKU.COM ; Kabag Humas Pemprov Maluku Bobby Palapia, Senin,(03/07/2017)kepada Wartawan di Kantor Gubernur Maluku mengatakan ,Gubernur Said Assagaff mengizinkan Kejaksaan Tinggi setempat memeriksa Wakil Ketua DPRD Maluku Barat Daya Hermanus Lekipiera sebagai tersangka dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun ajaran 2009-2010.

“Izin Gubernur Said telah disampaikan ke kejaksaan tinggi (Kejati) Maluku sebelum perayaan Idul Fitri 1438 Hijriah,” Izin itu dikeluarkan setelah Biro Hukum Setda Maluku menelaah. Hermanus adalah mantan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pendidikan kabupaten MTB, yang mengelola dana BOS tahun ajaran 2009 hingga 2010 setelah itu Bersangkutan mengundurkan diri sebagai ASN dan sekarang menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya.

Sebelumnya,Hermanus ditetapkan sebagai tersangka setelah gelar perkara di kantor Kejati Maluku di Ambon, 24 Mei 2017 oleh Kepala kantor cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Tual di Wonreli kabupaten MBD, Hendrik Silety Penetapan Hermanus sebagai tersangka oleh jaksa juga didasarkan pada pemeriksaan 122 saksi serta adanya hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku.

Total kerugian keuangan negara yang ditemukan BPKP sebesar Rp 408,3 juta dan selama proses penyelidikan hingga penyidikan, tersangka belum pernah mengembalikan kerugian keuangan negara kepada jaksa. Tersangka dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. “Penyidik juga menjerat tersangka dengan pasal 8 UU Tipikor yang mengatur tentang penggelapan,” ujar Hendrik. (PM-02)

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY