Gubernur Harap Pemda Siapkan Tenaga Profesional Pengelolaan Barang

Gubernur Harap Pemda Siapkan Tenaga Profesional Pengelolaan Barang

46
0
SHARE
Sekertaris Daerah (Sekda) Maluku Hamin Bin Tahir saat membaca sambutan tertulis Gubernur Maluku dalam Kegiatan Sosialisasi Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang di selenggaraka oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku di Baileo Siwalima Karang panjang Rabu (12/04/2017).

Ambon, Porosmaluku,com – Gubernur Maluku, Said Assagaff mengharapkan seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota, mempersiapkan tenaga profesional pengelolaan barang milik daerah, agar bisa menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang auditable (dapat diaudit) dan traceable (dapat ditelusuri).

“Saya harap Pemda Kabupaten/Kota se-Maluku, mempersiapkan tenaga profesional terkait tugas dan fungsi pengelolaan barang milik daerah pada SKPD dan PPKD, untuk mendukung pengelolaan barang dengan baik dan efisien, agar dapat menghasilkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan barang milik daerah, yang relevan dan handal, auditable dan traceable, ” papar Gubernur, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Hamin Bin Thahir, pada acara sosialisasi Permendagri di Ambon, Rabu (12/4/2017).

Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ini, disebut Gubernur, merupakan upaya bersama untuk menyatukan pemahaman dalam pengelolaan barang milik daerah sesuai aturan yang berlaku.

“Aset milik daerah merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat, yang harus dikelola dengan baik dan benar, ” ujarnya.

Sehingga pada gilirannya, menurut Gubernur, akan terwujud pengelolaan aset daerah yang transparan, efesien, akuntabel dan adanya kepastian nilai, serta dapat berfungsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari organisasi pemerintah daerah.

“Aset Milik Pemerintah Daerah terdiri dari delapan golongan yaitu, 1. Golongan tanah, 2. Golongan peralatan dan mesin, 3. Golongan gedung dan bangunan, 4. Golongan jalan, irigasi, dan jaringan, jembatan, 5. Golongan aset tetap lainnya, 6. Golongan konstruksi dalam pengerjaan, 7. Golongan aset dalam persediaan, dan 8. Aset lainnya yang belum termasuk komponen di atas,” ungkapnya.

Secara prinsip, lanjut Gubernur, pengelolaan barang milik daerah harus berpedoman pada Permendagri No. 11 tersebut.

Permendagri ini, disebutnya, mengamanatkan bahwa barang milik daerah harus dikelola secara efektif dan efisien, baik mengenai perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penatausahaan, pemindahtangan, pembinaan, pengendalian maupun pengawasannya.

“Oleh sebab itu, saya berharap kepada para pengelola barang milik daerah, agar dapat proaktif melakukan penataan dan pengawasan barang milik daerah secara baik, serta melakukan perencanaan yang berbasis pada kebutuhan riil di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, ” kata Assagaff.

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015, dikatakan Assagaff, telah menunjukkan hasil yang positif bagi Pemerintah daerah. Namun masih terdapat beberapa Pemerintah Daerah di Provinsi Maluku yang opini LKPD-nya masih Disclaimer dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP), kecuali Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten (Pemka ) Maluku Tengah, Pemkab Buru, dan Pemkab Maluku Tenggara yang telah mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sangat mengharapkan peran dan kerjasama jajaran aparatur pengelolaan barang milik daerah, untuk melakukan pengawalan dan pembinaan pada setiap entitas atau SKPD, terutama pengelolaan barang milik daerah, karena salah satu satu faktor penting yang menghambat raihan opini WDP/WTP adalah terkait dengan pengelolaan aset daerah,” ujar Assagaff. (PM-05/ELLO)

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY