Dua Kabupaten Jadi Prioritas Pembangunan Rumah Komunitas Adat Terpencil

Dua Kabupaten Jadi Prioritas Pembangunan Rumah Komunitas Adat Terpencil

42
0
BERBAGI

Ambon, Porosmaluku,com – Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Sosial Maluku akan memprioritaskan pembangunan rumah bagi komunitas adat terpencil di dua Kabupaten yakni di Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Buru.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Sartono Pining kepada Wartawan melalui telepon selulernya, Sabtu (4/3/2017).

Menurutnya berdasarkan data terakhir Tahun 2014 jumlah klomunitas adat terpencil di Maluku berjumlah 4.000 kepala keluarga (KK), namun yang baru ditangani oleh pemerintah barulah 600 lebih KK.

“Data terakhir tahun 2014 itu ada 4000 dan yang baru ditangani baru 600 lebih, kita maklumi karena kita juga dibatasi oleh anggaran. Khusus untuk komunitas adat terpencil di Tahun 2017, kita prioritaskan ada di dua lokasi yakni di Kepulauan Aru dan di Buru,” katanya.

Untuk Kabupaten Kepulauan Aru, di Desa Jelia, ada 77 KK, yang rumahnya akan dibangun, sementara untuk Kabupaten Buru, di Desa Walomnaku 30 KK dan Desa Waihatan 40 KK, yang akan dibangun rumah mereka.

“Jadi keseluruhan yang akan dibangun adalah 147 kepala keluarga,” ucapnya.

Pining menjelaskan untuk Kabupaten Kepulauan Aru dibiayai sebesar Rp 51 juta per KK, sementara untuk di Kabupaten Buru indeks per KK Rp 49 juta. Dengan dana yang tidak begitu besar, membuat Dinas Sosial Maluku harus benar-benar melakukan survei dengan baik.

“Di Kepulauan Aru di Desa Jelia ada 77 Kepala Keluarga. Namun khusus di desa ini sebelum kita berproses sesuai mekanisme yang berlaku, kita akan lebih dahulu melihat siapa yang lebih memenuhi syarat, setelah itu akan dilakukan survei,” jelasnya.

Lanjutnya, alasan dilakukan survei terlebih dahulu? Karena estiminasi perencanaan, biaya per KK Rp 67 Juta tetapi ternyata oleh Kementerian hanya bisa Rp 51 Juta itu untuk Kepulauan Aru.  Untuk di Pulau Buru ada 70 Kk dengan indeks per Kk sekitar RP 49 juta.

Dari jumlah dana yang diberikan, sudah mencakup bantuan bahan makanan berupa sembao, bantuan peralatan rumah tangga dan peralatan kerja. Disisi lain, selain pembangunan rumah sederhana untuk komunitas adat terpencil ini, pihaknya juga akan memberikan bantuan jaminan hidup bagi warga adat terpencil.

“Disamping program infrastruktur dasar berupa pembangunan rumah sederhana, juga ada bantuan jaminan hidup,peralatan rumah tangga dan peralatan kerja,”ujarnya.

Menurut Pining, Dinas Sosial telah melakukan perencanaan lain yang akan digagas di tahun mendatang pihaknya berencana akan membangun infrastruktur dasar tambahan lainnya bagi komunitas adat di Maluku berupa MCK, balai pertemuan, balai kerohanian, dan mushollah.

“Nantinya tahun berikutnya, jika anggaran memungkinkan, kita akan bangun sarana itu, untuk masyarakat,” tambahnya.(PM-05)

BERBAGI

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY