DPRD Akan Tegaskan Perusahaan Yang Belum Terapkan UMK

DPRD Akan Tegaskan Perusahaan Yang Belum Terapkan UMK

36
0
BERBAGI

Ambon, Porosmaluku,com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, akan menegaskan dan memberikan sanksi tegas kepada pihak perusahaan di Kota Ambon yang belum menerapkan Upah Minimum Kota (UMK) Ambon, sesuai dengan surat edaran Gubernur Maluku nomor 454 tahun 2016 yang diberlakukan per tanggal 1 Januari 2017.

“Sesuai dengan surat edaran Gubernur yang berlaku terhitung 1 Januari 2017 untuk itu semua perusahaan harus sudah menyesuaikan, sesuai dengan keputusan gubernur,” ujar Wakil Ketua Komisi I Saidna Azhar Bin Thahir kepada wartawan di Baileo Rakyat Belakang Soya, setelah usai rapat dengar pendapat dengan beberapa pihak perusahaan, Disnaker Kota Ambon, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Rabu (5/4/2017).

Thahir menjelaskan, mengingat ada perubahan UMK dari yang sebelumnya 1.900.000 ada kenaikan sebesar 2.100.000 karena sesuai dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Maka pihak komisi I memanggil pihak-pihak terkait untuk di mintai keterangan.

“kita memanggil beberapa perusahaan dan kita jadikan sampel yang kita anggap sudah bagus kita mintai keterangan apakah mereka sudah melakukan penyesuaian. Kemudian kita memanggil Dinas Ketenagakerjaan untuk sama-sama mensikronkan kesesuaian-kesesuaian dengan perubahan UMK,” ujarnya.

Dari keterangan hampir seluruh perusahaan itu sudah melakukan penyesuaian ada beberapa yang belum melakukan penyesuaian karena terlambat melakukan sosialisasi dari Dinas Ketenagakerjaan.

Dirinya berharap agar dengan rapat ini di jadikan instrumen untuk mensosialisasikan kepada publik bahwa pemberlakuan UMK sesuai dengan surat Gubernur agar segera di lakukan untuk semua perusahaan.

“Dan kalau tidak diberlakukan oleh perusahaan, maka konsekuensi logisnya ada mengacu pada UU nomor 13 tahun 2003 yang bisa di cabutijin operasionalnya,” tegasnya.

Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Zeth Pormes menambahkan, dalam rangka fungsi pengawasan terhadap implementasi UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan hak dan kewajiban di atur mengenai kontrak kerja mengenai BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan upah minum yang didapat maka pihaknya dalam hal ini komisi I melakukan fungsi pengawasan.

“Kita di dewan sudah mempunyai Dewan Pengupahan Kota Ambon dan sudah menetapkan 2.100.000 sebagai UMK dan UMK tersebut sudah ada SK Gubernur dan kita sosialisasikan ini agar semua perusahaan di Kota Ambon untuk menggunakan UMK sesuai dengan UMK yang di tetapkan,” ucapnya.

Menurutnya, ada sebagian perusahaan yang sudah menerapkan UMK seperti perusahaan Bonafit dan Swiss Bell Hotel namun ada sebagian perusahaan yang belum menerapkan UMK karena UMK ini baru diumumkan jadi ada yang belum tau sehingga masih menggunakan yang sebelumnya.

“Tetapi mereka berjajanji bahwa dengan adanya rapat ini maka mereka akan kembali ke perusahaan untuk melakukan perubahan terhadap penggunaan UMK mungkin minggu depan kita akan melakukan On The Spot ke beberapa perusahaan agar memastikan bahwa seluruh perusahaan sudah menerapkan UMK dan BPJS karyawannya,” tandasnya.

Dikatakan, dari 3.000 perusahaan di Kota Ambon 16.000 sudah terdaftar dan 600 yang masih tersosialisasikan. Menurutnya kedepan sosialisasi, perlu ditingkatkan.

“Kita akan masukan keanggaran Dinas Ketenagakerjaan untuk anggaran sosialisasi terhadap UMK,” katanya.

Ia juga berharap kedepan akan mengundang perusahaan media, menyangkut wartawan sering mengeluh terkait dengan UMK yang tidak sesuai.

“Mereka ini kan pilar demokrasi mitra kita, jadi kita akan perjuangkan hak-hak mereka,” tegasnya.

Ditempat yang sama, kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Ambon Tri Candra Kartika mengatakan, terhitung tanggal 1 Januari 2017 untuk semua perusahaan harus sudah menyesuaikan, sesuai dengan keputusan gubernur.

“Untuk pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan dilakukan setiap bulan berjalan dan wajib melaporkan data upah dan mutasi tenaga kerja ke BPJS Ketenagakerjaan, dengan demikian data yang ada menjadi akurat,” katanya

Menurut dia, denda akan diberikan kepada perusahaan yang tidak melakukan pembayaran iuran, yaitu sebesar dua persen per bulan, atau dikali bulan tunggakan bilamana pembayaran iuran dilakukan diatas tanggal 15 bulan berikutnya.

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Pasa 1 ayat 10, gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja.

“Imbalan pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan,” tandasnya.

Dengan demikian upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan adalah upah sebenarnya yang diterima oleh tenaga kerja atau minimal upah sesuai dengan UMP yang berlaku.(PM-05)

BERBAGI

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY