Desak Pemerintah Cabut SPK PT BPS

Desak Pemerintah Cabut SPK PT BPS

208
0
BERBAGI

AMBON, Porosmaluku.com – Masyarakat adat Kabupaten Buru akhirnya mendesak pemerintah provinsi Maluku lewat Gubernur dan DPRD beserta Pemerintah Kabupaten Buru melalui Bupati dan DPRD untuk mencabut SPK PT Buana Pratama Sejahtera (BPS) dan membatalkan Momerandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Maluku. Bukan hanya itu, mereka juga meminta agar pemerintah bisa menghentikan pekerjaan yang kini merambah wilayah anahoni, wasboli dan Gunung Botak sekitarnya.

Kepada wartawan di Ambon, Kuasa Hukum masyarakat adat sekaligus Hak Ulayat, Amustofa Besan, SH mengatakan tokoh adat, tokoh masyarakat dan kepala soa yang dipimpin oleh Hinolong Baman akan melakukan sasi adat terhadap aktifitas perusahaan tersebut.

Dia menjelaskan, saat ini tim kuasa hukum yang dipimpinnya sedag menyusun gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Ambon terhadap Dinas ESDM Kabupaten Buru dan Provinsi Maluku lantaran hingga saat ini tidak mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada sejumlah koperasi diantaranya Koperasi Floli Bupolo, Koperasi Waitemun Mandiri, Koperasi Hapulalet, Koperasi Omailupu Iterahuna, Koperasi Barasislale Mansia Bumi Lalen, Koperasi Kai Wai Mandiri, Koperasi Leon Bupolo, Koperasi Lea Bumi Fena Kaiely, Koperasi Baman Leisela, Koperasi Humanaty, Koperasi Walalahin Lestare dan Koperasi Baman Fohawaen.

Besan yang kini menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Aru mengatakan, koperasi tersebut telah melakukan proses perizinan sejak tahun 2012, bahkan telah dilengkapi dengan persyaratan surat pelepasan hak tanah adat, SITU, SIUP, TDP, NPWP,HO, Dokumen UKL-UPL, Peta Blok dan Titik koordinat yang telah ditetapkan oleh tim teknis Dinas ESDM yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas ESDM Martha Nanlohy didampingi tim teknis ahli geologi dan pertambangan.

Selain itu, PT BPS juga diketahui tidak memberikan kompensasi atau fee kepada masyarakat adat yang mempunyai hak ahli waris di wilayah Anahoni, wasboli dan Gunung Botak selama 5 bulan beroperasi mengangkut material tanah yang ditumpukkan untuk diolah. Kuasa Hukum mengancam apabila tuntutan masyarakat tidaklah dipenuhi maka pihak masyarakat didampingi KH akan membawa dokumen penyelewengan hak adat ke pihak berwajib termasuk didalamnya KPK.

Selaku Kuasa Hukum dan pemilik hak ulayat, Besan juga memberikan penegasan kepada perwakilan PT BPS di Namlea untuk tidak mengeluarkan statemen palsu terkait dengan adanya dukungan yang diberikan oleh raja/hinolong kepada pengoperasi BPS. Ditambahkan, seluruh hinolong yang ada menyatakan sikap untuk menolak aktivitas pekerjaan perusahaan tersebut.

“Jika ada statemen lagi, maka para kepala soa, tokoh adat yang dipimpin langsung oleh Hinolong Baman akan melaporkan kepada pihak berwajib dengan substansi pencemaran nama baik,”tandasnya. (RELL)

BERBAGI

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY